Terlihat para Kader Posyandu saat melakukan pertemuan dengan pihak SPPG Masbagik Selatan 2 (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan perampingan jumlah relawan dan pengurangan insentif bagi kader Posyandu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berimbas pada kualitas layanan dan alur distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penerima manfaat.

Imbasnya, kader Posyandu di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, mogok menyalurkan menu MBG. Sebanyak tujuh Posyandu di desa itu menolak menerima menu MBG yang bersumber dari SPPG Masbagik Selatan 2 untuk disalurkan kepada penerima manfaat, yakni Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil (B3).

Para kader menilai kebijakan BGN tidak adil. Seorang kader Posyandu yang enggan disebutkan namanya mengatakan, aksi penolakan itu merupakan bentuk protes kepada pimpinan BGN yang telah mengurangi insentif mereka.

"Kami tidak mau menerima dan mendistribusikan menu MBG sebagai bentuk protes dari kami kepada pimpinan BGN yang telah mengurangi insentif kami," katanya, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, waktu dan tenaga yang dikorbankan kader tidak sebanding dengan besaran insentif yang diterima. Padahal, peran kader untuk mensukseskan program MBG kepada kelompok penerima manfaat paling rentan (B3) sangat vital karena mereka adalah ujung tombak program tersebut.

"Insentif kami sebelum dipangkas Rp1 ribu per ompreng, sekarang sudah dipangkas jadi setengahnya. Tentu itu tidak layak dan tidak adil jika dibandingkan dengan waktu dan tenaga yang kami korbankan untuk program ini," paparnya.

Ia berharap langkah tersebut menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk meninjau ulang kebijakan yang ditetapkan. "Kami tidak akan menerima dan mendistribusikan MBG selama kami tidak dihargai dengan insentif yang layak. Semoga ini menjadi pertimbangan BGN untuk meninjau ulang kebijakannya," ujarnya.

Terpisah, Aslap SPPG Masbagik Selatan 2, Heri Karisma, membenarkan peristiwa penolakan tersebut. Menurutnya, aksi itu terjadi sejak Senin (9/11) kemarin.

"Kemarin hanya 1 Posyandu yang menolak untuk menerima MBG, nah hari ini ada 6 Posyandu lain lagi yang menolak. Sehingga ada 7 total Posyandu yang kadernya menolak untuk menerima dan menyalurkan MBG dari SPPG kami," paparnya.

Heri menyatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan untuk mengakomodir permintaan para kader Posyandu. Sebab, SPPG hanya berpaku pada Juklak dan Juknis BGN dalam operasional, termasuk pemberian insentif kepada kader Posyandu.

"Kami tidak bisa berbuat banyak, pengurangan insentif bagi kader Posyandu itu adalah kebijakan BGN yang wajib kami laksanakan," tuturnya.

Imbas penolakan tersebut, ia mengaku tidak berani melepas MBG kepada sasaran karena tidak ada yang bertanggung jawab. "Terpaksa kami tarik kembali, karena tidak ada yang bertanggung jawab," keluhnya.

Heri juga belum bisa memastikan distribusi MBG di tujuh Posyandu tersebut pada hari berikutnya, sampai para kader memahami bahwa pengurangan insentif merupakan kebijakan BGN, bukan kebijakan SPPG.

"Untuk besok pagi pun kami belum berani memastikan distribusi ke Posyandu kalau kader Posyandu masih mogok. Kami akan distribusi lagi jika ada pihak yang bertanggung jawab, kami masih tetap coba mengkomunikasikan dengan para kader Posyandu," tandasnya. (SN/03)