Prosesi pengukuhan dan pelantikan Pengurus Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) Lombok Timur oleh Wabup, Edwin Hadiwijaya (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Sebanyak 289 Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Lombok Timur dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu, kelebihan yang dimiliki satu Ponpes diharapkan dapat direplikasi atau ditiru dan dikembangkan di Ponpes lainnya.

Harapan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya usai mengukuhkan dan melantik pengurus Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) Kabupaten Lombok Timur Periode 2026 - 2031, Kamis (22/10), di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.

"Masing-masing Pondok Pesantren pasti ada kelebihannya. Masing-masing Pondok Pesantren juga ada kekurangannya. Kelebihan satu Pondok Pesantren bisa direplikasi di Pondok Pesantren lainnya," ungkapnya.

Wakil Bupati berharap FKSPP dapat menangkap peluang pembinaan melalui replikasi tersebut, sekaligus menjadi jembatan bagi Ponpes agar dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya. Ia merujuk sejumlah Ponpes yang telah mengembangkan kerja sama dengan Bank Indonesia terkait pengendalian inflasi melalui komoditas rentan.

"Peluang pembinaan Pondok Pesantren ini perlu ditangkap oleh forum. Akses program yang dapat dibawa terkait pemberdayaan Pondok Pesantren. Kan BI arahnya kebanyakan ke pemberdayaan, sehingga ponpes dapat dibiayai dari usaha sendiri," jelasnya.

Wabup juga berharap forum tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya, termasuk dengan menelurkan kode etik atau produk hukum yang dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan Ponpes. Hal ini lebih ditekankan lagi pada Ponpes yang memiliki santri dan santriwati dalam satu lingkungan.

Peringatan itu disampaikan Wabup menyusul sejumlah kasus yang saat ini menimpa Ponpes, baik di Lombok maupun di luar Lombok. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai ujian bagi Ponpes.

Selain itu, Wabup berharap FKSPP dapat mengkaji peraturan perundang-undangan sehingga mampu menarik dana dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mengembangkan program dan kegiatan. Ia pun berharap Ponpes dan Pemerintah Daerah dapat saling memberikan kontribusi bagi kemajuan Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua FKSPP Lombok Timur TGH. Muhammad Fikri menyebut organisasi yang dipimpinnya sebagai wadah strategis dalam pengembangan Ponpes. Ia mengajak seluruh anggota untuk mengembangkan Ponpes dan menjaganya sebagai tempat yang aman.

Keberadaan FKSPP yang dinaungi Pemda dinilai sebagai bentuk pembinaan dan sinergitas yang memudahkan komunikasi dan koordinasi.

"Forum ini menjadi wadah yang sangat strategis. Wadah yang menjadi poin penting pengembangan Ponpes di Lombok Timur," ungkapnya. "Kita ingin mengatakan bahwa Ponpes yang ada di Lombok Timur terbuka kepada Pemda untuk memberikan pembinaan, untuk memberikan support," tambahnya.

Keberadaan FKSPP diharapkan dapat mewujudkan Ponpes yang Smart dan Mendunia. Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyampaian materi terkait masa depan Ponpes dan pengembangan Ponpes, khususnya pendidikan Salafiyah. (SN/03)