SUARANUSRA.COM – Peresmian Puskesmas Sakra Timur pada Selasa (1/9/2026) menjadi tonggak penting peningkatan layanan kesehatan di wilayah timur Lombok. Namun, di luar seremoni pemotongan pita, hadir pesan mendalam dari Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengenai nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga yang ditinggalkan.


Di hadapan masyarakat dan perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bupati Iron sapaan akrabnya menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam terhadap problematika yang sering membelit PMI, mulai dari perlindungan saat bekerja di luar negeri hingga kesejahteraan anak dan pasangan yang ada di kampung halaman.


"Puskesmas ini kita bangun untuk kesehatan rakyat. Tapi kesehatan dan kesejahteraan PMI serta keluarganya juga tanggung jawab kita bersama. Mereka adalah pahlawan devisa daerah," tegas Bupati Iron dalam sambutannya.


Setidaknya ada tiga program nyata yang ditegaskan oleh Bupati Iron untuk menjawab keresahan keluarga PMI di Lombok Timur:


  1. Sekolah Rakyat untuk Anak Migran: Anak-anak dari keluarga PMI mendapatkan prioritas akses dalam program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Pemkab Lombok Timur. Saat ini, cukup banyak peserta didik di SR yang merupakan anak dari orang tua yang bekerja di luar negeri.
  2. BPJS Kesehatan Digratiskan: Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu warga, termasuk keluarga PMI yang masuk kategori rentan.
  3. BPJS Ketenagakerjaan: Tidak hanya kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan juga diperluas untuk kelompok masyarakat seperti petani, buruh tani, guru ngaji, perangkat desa, hingga PMI yang baru kembali ke tanah air.


Ketua SBMI NTB, Usman, yang turut hadir dalam acara peresmian, memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, kepemimpinan Bupati Iron yang memasuki tahun kedua ini menunjukkan perubahan nyata yang selama ini dinantikan oleh serikat buruh.


"Kami dari SBMI NTB melihat perubahan yang cukup signifikan. Selama ini PMI seringkali hanya diingat saat ada masalah di luar negeri. Kini, bupati hadir memberikan solusi dari hulu, yaitu melindungi keluarga yang di rumah," ujar Usman.


Usman menyoroti betapa pentingnya program BPJS yang dibiayai pemda dan akses pendidikan bagi anak migran. "Ini adalah bentuk kehadiran negara yang kami tunggu-tunggu. Anak-anak migran tidak boleh menjadi korban atas ketiadaan orang tua. Mereka harus tetap sekolah dan sehat," tambahnya.


Lebih lanjut, Usman membocorkan adanya rencana strategis dari Pemerintah Provinsi NTB untuk membangun asrama dan sekolah khusus bagi anak-anak PMI, mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA. Konsep ini diharapkan serupa dengan Sekolah Rakyat, namun dengan pendekatan yang lebih spesifik menangani psikososial anak-anak yang ditinggal orang tua bekerja ke luar negeri.


"Kami berharap rencana Pemprov NTB itu segera terwujud dan kalau memungkinkan, dibangun di Lombok Timur. Sebab, Lombok Timur adalah lumbung PMI terbesar di NTB. Jika sekolah dan asrama ini ada di sini, maka akses anak-anak kami akan semakin mudah," jelas Usman.


SBMI NTB berharap sinergi antara kabupaten, provinsi, dan organisasi masyarakat sipil terus diperkuat. Perlindungan PMI tidak boleh hanya bersifat reaktif saat terjadi kasus, tetapi harus bersifat preventif dan menyentuh akar rumput di daerah asal.


Dengan peresmian Puskesmas Sakra Timur, Pemkab Lombok Timur menunjukkan bahwa pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan sosial. Kehadiran jaminan kesehatan dan kepastian pendidikan untuk keluarga PMI adalah fondasi utama agar para buruh migran bisa bekerja dengan tenang dan kembali dengan selamat ke tanah air. (SN/02)