Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, S.T saat memberikan keterangan (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM – Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mencatat jumlah masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) baik reguler dari APBN maupun non-reguler dari APBD mencapai ratusan ribu kepala keluarga (KK).

Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, S.T, menyampaikan bahwa bansos reguler yang bersumber dari APBN terdiri dari tiga jenis utama, yaitu Bantuan Iuran Bagi Peserta BPJS Kesehatan (PIB), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyaluran ketiga bansos ini didasarkan pada data Desil yang terintegrasi.

"Bansos reguler APBN meliputi PIB BPJS Kesehatan yang menjangkau 669 ribu jiwa pada Desil 1-4. Sementara itu, PKH disalurkan kepada 76 ribu KK dan BPNT untuk 120 ribu KK yang masuk dalam Desil 1-5," ungkap Dedi saat ditemui di kantornya, Kamis (16/07/2026).

Dedi menekankan bahwa ketiga bansos reguler tersebut bersifat komplementer, artinya satu KK berpotensi menerima lebih dari satu jenis bantuan jika memenuhi indikator dan kriteria yang ditetapkan.

"Sifatnya komplementer. Apabila memenuhi indikator yang ada, maka penerima manfaat bisa mendapatkan semua jenis bansos itu secara bersamaan," imbuhnya.

Selain itu, terdapat pula bansos lain dari APBN yaitu Bantuan Pangan (Bapang) yang ditujukan untuk masyarakat Desil 1-7 sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN). Namun untuk Bapang, Dinas Sosial hanya berperan dalam koordinasi, sementara pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Perum Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP).

"Bansos Bapang ini pencairannya bersifat tentatif. Pelaksanaannya ada di Bulog dan DKP dengan jumlah penerima yang cukup besar. Kami di Dinsos hanya sebatas koordinasi," paparnya.

Sementara itu, untuk bansos non-reguler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlah penerima manfaatnya mencapai 198.776 KK. Bantuan yang dicairkan satu kali dalam setahun ini merupakan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Untuk bansos bersumber APBD, jumlah KPM-nya 198.776," tandas Dedi. (SN/03)