SUARANUSRA.COM – Sekretaris Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) Kabupaten Lombok Timur, Saparudin, S.Ag., M.Pd.I, mengingatkan seluruh pihak agar tidak menggeneralisasi bahwa seluruh pondok pesantren saat ini tidak aman bagi santri dan santriwati.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus dugaan pembakaran tiga santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah yang sempat menyita perhatian masyarakat NTB dan nasional.

Menurut Saparudin, peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap kasus harus dilihat secara objektif dan proporsional karena bersifat kasuistik dan telah ditangani aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

"Pelecehan seksual, perundungan, dan yang baru-baru ini terjadi kasus dugaan pembakaran santri oleh santri senior bersifat kasuistik. Tidak boleh menggeneralisir bahwa semua pondok pesantren sama. Peristiwa ini membuat kita kaget dan sedih, tetapi yang paling penting adalah bagaimana semangat kita bersama mencari solusi," tegas Saparudin, Jumat (6/6).

Pimpinan Pondok Pesantren Jihadul Muslimin NW Batu Pengilik, Lando, Terara tersebut menilai kritik terhadap pondok pesantren merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara adil, berdasarkan fakta, dan tidak melahirkan stigma yang merugikan ribuan lembaga pesantren lain yang selama ini menjalankan fungsi pendidikan dengan baik.

"Jangan sampai ribuan tuan guru, ustaz, ustazah, dan pengasuh yang selama ini mengabdi dengan tulus ikut menerima dampak stigma akibat perbuatan segelintir oknum. Kita harus bisa membedakan antara institusi pesantren dengan pelaku pelanggaran hukum," ujarnya.


Pesantren Pilar Pendidikan Bangsa

Saparudin menjelaskan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam perjuangan bangsa, pembangunan moral, dan pendidikan generasi muda. Di NTB, pesantren menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat dengan jumlah mencapai ratusan lembaga yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

"Kami sering melakukan koordinasi dengan bidang pondok pesantren pada Kantor Kementerian Agama guna mencari solusi konkret atas berbagai peristiwa yang terjadi. Tujuannya agar kualitas pengelolaan pesantren semakin baik dan citra pesantren tidak dipotret secara sempit," jelasnya.

FKSPP Lombok Timur, lanjut Saparudin, secara rutin mengadakan diskusi, koordinasi, dan kajian bersama para pimpinan pondok pesantren guna memetakan potensi masalah di lingkungan pendidikan berasrama. Langkah tersebut dilakukan agar setiap pesantren memiliki sistem pencegahan yang lebih baik terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Di akhir keterangannya, Saparudin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah pesantren sekaligus memperkuat perlindungan terhadap santri.

"Pesantren harus aman, santri harus terlindungi, dan hukum harus ditegakkan. Tetapi pesantren juga tidak boleh dihukum oleh opini yang menggeneralisasi seluruh lembaga hanya karena kesalahan segelintir oknum. Semangat kita adalah memperbaiki, bukan saling menyalahkan," pungkasnya. (SN/02)