Pelaksana Tugas (PLT) Kepala UPTD UPPRD Samsat Selong, Harun (foto/istimewa) 


SUARANUSRA.COM – Memasuki bulan kelima tahun 2026, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan capaian yang menggembirakan. Hampir menyentuh garis akhir, realisasi per 2 Mei 2026 telah mencapai Rp32,6 miliar atau lebih dari 72 persen dari total potensi pajak tahun ini yang dipatok sebesar Rp45 miliar.


Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Pendataan dan Penetapan PKB dan BBNKB UPTD UPPRD Wilayah III Samsat Selong, Harun, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala UPTD.


“Potensi PKB 2026 kita Rp45 miliar lebih. Per 2 Mei realisasinya Rp32,6 miliar lebih. Artinya sudah 72 persen lebih, padahal ini baru awal Mei,” ujar Harun saat ditemui di kantornya, Senin (4/5/2026).


Menurut Harun, capaian positif ini tidak terlepas dari skema Opsen PKB yang mulai berlaku penuh sejak Undang-Undang baru dijalankan pada 2025. Dalam skema tersebut, dari total PKB yang dibayar wajib pajak, 66 persen langsung menjadi hak Kabupaten Lombok Timur untuk membiayai pembangunan, sementara sisanya menjadi pendapatan provinsi.


“Netto yang sudah dibagi ke kabupaten lumayan besar. Ini langsung bisa dipakai untuk bangun jalan, jembatan, dan layanan dasar,” jelasnya.


Dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), opsen terbesar masih dipegang oleh Kota Mataram, sementara Lombok Timur berada di posisi kedua. “Per hari, setoran PKB dan BBNKB di UPT Selong itu Rp200 juta sampai Rp400 juta. Stabil di angka itu,” tambah Harun.


Selain PKB, target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026 dipatok cukup tinggi, yakni Rp15 miliar. Harun optimistis target tersebut tidak hanya tercapai, tetapi berpotensi terlampaui. “Pengalaman 2025, kita bisa lampaui sampai 100 persen. UU yang berlaku sejak 2025 bikin sistem makin rapi, kesadaran bayar pajak juga naik,” ujarnya.


Ia menyebutkan bahwa antusiasme warga membayar pajak sejak awal tahun cukup tinggi. Faktor pendorongnya antara lain layanan Samsat keliling, digitalisasi layanan, serta program pemutihan. Dengan tren realisasi yang ada, UPT Selong meyakini target Rp45 miliar akan tercapai sebelum Desember 2026.


“Kalau konsisten Rp200-Rp400 juta per hari, insyaallah Oktober sudah tercapai. Akhir tahun bisa 100 persen lebih seperti 2025,” katanya.


Dalam paparannya, Harun juga menyinggung angka Rp41 miliar lebih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dialokasikan untuk pembangunan di 34 provinsi. Dana tersebut merupakan bagian dari transfer pusat yang salah satunya bersumber dari sektor pajak kendaraan.


Capaian ini menjadi sinyal positif bagi fiskal daerah. Semakin tinggi realisasi PKB dan BBNKB, semakin besar ruang belanja pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat Lombok Timur. Karena itu, ia mengimbau warga Lotim untuk taat membayar pajak tepat waktu.


“Pajak yang Bapak-Ibu bayar, 66 persennya balik lagi ke Lombok Timur. Jadi jalan mulus, sekolah bagus, layanan cepat itu ya dari pajak kita juga,” tutup Harun. (SN/03)