Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Ahmad Nasri (foto/istimewa) 


SUARANUSRA.COM – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Sabtu, 2 Mei 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram justru melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran pendidikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Ahmad Nasri, menilai perayaan Hardiknas seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial, mengingat realitas pendidikan di daerah yang memprihatinkan.

"Bahkan, melihat fakta di lapangan, hari ini lebih pantas dijadikan hari berkabung," tegas Nasri, sapaan akrabnya.

Nasri menyoroti kesenjangan antara visi "NTB Makmur Mendunia" yang digaungkan rezim Gubernur Iqbal Dinda dengan kondisi riil pendidikan. Menurutnya, jargon besar tanpa implementasi nyata hanya akan melahirkan kepahitan.

Data yang dihimpun HMI Mataram menunjukkan angka putus sekolah yang mengkhawatirkan. Pada tahun ajaran 2023/2024, tercatat 2.500 anak putus sekolah di jenjang SMA/SMK dan 1.235 anak di tingkat SD. Tren serupa dilaporkan berlanjut hingga 2025. Mengutip Satu Data NTB, Nasri menyebut 24,09% penduduk NTB atau 1 dari 4 warga tidak bersekolah atau putus sekolah pada 2025.

"Artinya, seperempat warga NTB tidak menikmati hak konstitusional mereka," ujar Nasri.

Penyebab utama kondisi ini, menurut Nasri, adalah minimnya alokasi dana pendidikan. HMI Mataram menemukan bahwa dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2026, alokasi anggaran untuk pendidikan hanya sebesar 7%. Padahal, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk fungsi pendidikan.

"Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan pedoman penyusunan APBD yang menegaskan bahwa alokasi 20% untuk pendidikan bersifat wajib. Ini mandatory spending, bukan opsi. Ke mana 13% hak konstitusional anak-anak NTB?" tanya Nasri.

Ia mempertanyakan tingginya angka putus sekolah dan fakta bahwa 4.104 ruang kelas masih dalam kondisi rusak, meskipun pemerintah pusat telah mentransfer Dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp27,07 triliun ke NTB pada 2025, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan.

Nasri menjelaskan, faktor ekonomi dan kurangnya daya tampung menjadi pemicu utama putus sekolah. Meski Pergub NTB No. 44 Tahun 2018 melarang pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) di sekolah negeri, praktik sumbangan sukarela masih marak terjadi karena sekolah kekurangan dana operasional akibat alokasi APBD yang hanya 7%.

"Sangat banyak peserta didik putus sekolah bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena biaya yang tinggi. Mereka memilih merantau daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan," ucap Nasri.

Memperingati Hardiknas 2026, HMI Cabang Mataram mendesak Pemprov NTB menjadikan momentum ini sebagai titik balik dengan tiga tuntutan utama:


1. Transparansi Anggaran Pendidikan 20% – Pemprov diminta memberikan keterbukaan informasi kepada publik terhadap rincian anggaran pendidikan per 2 Mei 2026.

2. Jaminan Operasional Sekolah dan Beasiswa – Melahirkan kebijakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu secara tepat sasaran. Larangan pungutan tanpa adanya dana BOS daerah hanya akan memindahkan beban kepada anak-anak miskin.

3. Perbaikan Ruang Kelas dan Daya Tampung – Memperbaiki 4.104 ruang kelas yang rusak, menambah daya tampung, baru kemudian berbicara tentang peningkatan mutu. "Bagaimana mau mencetak agropreneur jika kelasnya roboh?" tegas Nasri.


Nasri menegaskan bahwa pendidikan bukanlah beban APBD, melainkan investasi masa depan daerah. "Setiap 1% anggaran pendidikan yang tepat sasaran akan menurunkan angka kemiskinan dan menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.


Ia menutup pernyataannya dengan peringatan tegas. "Tanpa penguatan di sektor pendidikan, Hardiknas hanya seremonial di atas puing-puing ruang kelas. Jargon 'NTB Makmur Mendunia' akan menjadi kosong jika sektor pendidikan diabaikan. Sebab, pendidikankah yang menjadi pencerah di era digitalisasi ini," tutup Nasri. (SN/03)