SUARANUSRA.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadikan transformasi digital sebagai senjata utama untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Hal ini ditegaskan Bupati H. Haerul Warisin dalam Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), menindaklanjuti surat bupati tertanggal 21 April lalu.

"2026 kita juara TP2D tingkat nasional. Mempertahankan itu lebih sulit. Karena itu, prestasi di BPK juga harus aman dan pengelolaan anggaran harus rapi," tegas Bupati saat membuka rakor di Rupatama I Kantor Bupati, Senin (4/5/2026).

Data Bappenda mencatat realisasi PAD 2026 hingga triwulan pertama baru mencapai Rp155,134 miliar, atau 26,65% dari target. Untuk mengejar ketertinggalan, digitalisasi pembayaran menjadi instrumen utama.

Aplikasi SIPPDAH resmi diluncurkan. Seluruh pembayaran pajak daerah kini didorong menggunakan QRIS dan sistem by name by address. "Kita terus dorong agar pembayaran pajak tersistem, tercatat nama dan alamatnya. Ini menjadi indikator kinerja OPD," jelas perwakilan Bappenda.

Hasil rakor menyepakati bahwa sistem pembayaran digital wajib berjalan. Namun, pekerjaan rumah masih ada. "Diperlukan peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM," tambah Bappenda.

Bupati mengingatkan bahwa pada 2025, Lombok Timur memboyong hampir 11 penghargaan. Karena itu, tantangan di 2026 terasa lebih berat. "Caranya hanya satu: koordinasi dan komunikasi," ujarnya.

Ia juga berpesan, "Aset lahan jangan disewakan dengan nilai sama seperti tahun lalu. Harus naik."

Kabar baik datang dari sektor pertanian. Sepanjang 2026, kondisi dinilai aman. Pupuk tersedia, harga jual hasil pertanian sesuai HET. Yang paling mengejutkan, harga porang mencapai Rp10.200 per kilogram—mengalahkan harga jagung.

Karenanya, Bupati meminta Bappenda memiliki konsep jelas untuk mengejar PAD lebih tinggi dari 2025 dengan terus mengikuti perkembangan teknologi. "Jangan malu meniru hal positif. Penerapan digitalisasi sistem pembayaran itu wajib untuk semua sumber pajak," tegasnya.

Sinergi antar OPD juga ditekankan. Bupati bahkan meminta pengusaha tembakau di Lotim dicek PPG-nya—apakah sesuai atau tidak, harus jelas.

Dengan hadirnya SIPPDAH, QRIS, dan data by name by address, Pemkab Lombok Timur optimistis target PAD 2026 dapat tercapai. Gelar juara TP2D Nasional menjadi bukti komitmen; kini tinggal mempertahankannya. (SN/02)