SUARANUSRA.COM – Kinerja PT Selaparang Finansial kembali menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang sempat mencapai angka fantastis sebesar 16,34 persen, tetapi juga karena isu yang berkembang mengenai pihak-pihak yang diduga kuat menjadi penyumbang kemacetan tersebut.


Informasi yang dihimpun di kalangan internal menyebutkan bahwa tingginya rasio kredit macet di perusahaan daerah itu tidak hanya berasal dari debitur usaha kecil, tetapi juga diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh. Mereka disebut-sebut berasal dari kalangan oknum anggota Dewan, kontraktor, pejabat struktural, hingga Ketua Tim Srikandi.


Keberadaan debitur-debitur dari kelompok elite ini memicu pertanyaan publik mengenai objektivitas dan ketatnya proses verifikasi yang dilakukan manajemen. Aktivis Lombok Timur yang kerap menyoroti kinerja BUMD menilai kondisi ini menjadi indikator lemahnya pengawasan internal. Proses pemberian kredit diduga tidak berdasar pada analisis kelayakan usaha, melainkan lebih disebabkan oleh faktor kedekatan atau pengaruh dari pihak peminjam.


Kondisi keuangan Selaparang Finansial sebelumnya memang telah mendapat sorotan dari Pemerintah Daerah. Bupati Lombok Timur dalam berbagai kesempatan menyoroti kinerja perusahaan daerah yang dinilai belum optimal, baik dalam pengelolaan pembiayaan maupun efektivitas penagihan. Bahkan, dalam pernyataannya, Bupati menyinggung bahwa lembaga formal ini kalah efektif dibandingkan lembaga pembiayaan nonformal seperti bank rontok atau pinjaman online yang justru mampu menjaga tingkat pengembalian pinjaman.


Publik kini mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap portofolio kredit perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk menelusuri secara transparan siapa saja debitur yang berkontribusi terhadap membengkaknya angka NPL, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan dana perusahaan daerah.


Saat dikonfirmasi terkait polemik ini, Direktur Utama Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia mengatakan bahwa seluruh laporan terkait kinerja dan kondisi perusahaan telah disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


"Saya sudah sampaikan ke wartawan-wartawan lain, dan pemegang saham pada saat RUPS. Selebihnya, silakan konfirmasi ke bupati dan Komisaris," ujarnya singkat.


Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak yang disebut-sebut sebagai debitur bermasalah belum memberikan tanggapan, dan Komisaris perusahaan juga belum bersedia memberikan klarifikasi lebih lanjut. (SN/02)