Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Formasi Teknis Lombok Timur, M. Djazuli Rivaldi Hidayat, S.H (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM – Forum ASN PPPK Paruh Waktu Formasi Teknis Kabupaten Lombok Timur menyuarakan keprihatinan mendalam terkait nasib dan masa depan mereka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. 

Dalam pernyataan resminya, forum menilai adanya ketimpangan perhatian antara formasi teknis dengan formasi tenaga kesehatan dan guru, terutama dalam hal advokasi dan perjuangan status kepegawaian.

Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Formasi Teknis, M. Djazuli Rivaldi Hidayat, S.H., mengungkapkan bahwa selama ini tenaga kesehatan dan guru memiliki ruang komunikasi yang lebih jelas dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. 

Hal ini memudahkan mereka dalam menyampaikan aspirasi terkait status dan kesejahteraan. Sebaliknya, formasi teknis seolah berjalan sendiri tanpa adanya keberpihakan nyata dari sebagian pimpinan OPD.

"Formasi teknis, tenaga kesehatan, dan guru adalah tiga pilar utama pelayanan publik dan birokrasi daerah. Tanpa dukungan tenaga teknis yang kuat, berbagai program pembangunan daerah, pengelolaan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga penguatan kelembagaan tidak akan berjalan secara optimal," tegas Rivaldi, Jumat (06/03/2026).

Forum menyayangkan sikap sebagian pimpinan OPD yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam memperjuangkan peralihan status ASN PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Padahal, peran tenaga teknis sangat vital dalam mendukung program-program strategis daerah.

Di tengah situasi tersebut, forum memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Kesehatan yang telah mengambil inisiatif menyurati Bupati Lombok Timur. 

Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap para ASN di bawah pembinaannya.

"Langkah tersebut seharusnya dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya. Kepala OPD tidak hanya berperan sebagai pimpinan administratif, tetapi juga sebagai representasi kepentingan dan aspirasi para pegawai yang bekerja di bawah tanggung jawabnya," ujarnya.

Forum berharap seluruh Kepala OPD di Lingkup Pemkab Lombok Timur dapat menunjukkan keberpihakan yang nyata dengan menyurati Bupati untuk memperjuangkan kejelasan status ASN paruh waktu menjadi penuh waktu.

"Kami ingin mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur fisik semata. Infrastruktur yang megah tidak akan berarti tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan sejahtera," tambah Rivaldi.

Ia juga menyoroti visi besar daerah yang ingin menjadikan Lombok Timur sebagai daerah maju dan cerdas (smart). 

Menurutnya, cita-cita tersebut tidak akan tercapai jika aparatur teknis yang menjadi tulang punggung birokrasi justru merasa terabaikan.

"Karena itu kami berharap Pemerintah Daerah dapat melihat persoalan ini dengan lebih serius dan bijaksana. Jangan sampai semangat membangun Lombok Timur justru meninggalkan para aparatur yang selama ini bekerja mengabdi untuk daerahnya sendiri."

Dirinya pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini secara konstitusional, terbuka, dan bermartabat demi terwujudnya keadilan bagi seluruh ASN di Kabupaten Lombok Timur.

"Lombok Timur tidak akan kuat tanpa SDM yang dihargai dan Nawacita gagal menjadi Lotim Smart," tutupnya. (SN/02)