SUARANUSRA.COM – Kabar gembira bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Lombok Timur. Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si., secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengangkat seluruh ASN PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) senilai Rp58 miliar tanpa potongan.

Pernyataan ini disampaikan Bupati dalam acara Halal Bihalal Akbar dan Silaturahmi bersama Forum ASN PPPK Paruh Waktu Kabupaten Lombok Timur yang digelar hari ini di halaman kantor Bupati. Acara yang dihadiri ribuan tenaga honorer, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis ini berlangsung penuh antusiasme.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa seluruh ASN PPPK Paruh Waktu dari berbagai kategori, mulai dari P1, P2, P3, hingga P4, akan diusulkan untuk beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu. Proses ini, menurutnya, akan dilakukan secara adil dan transparan tanpa membeda-bedakan sektor pengabdian.

"Saya tidak hanya memperjuangkan guru atau tenaga kesehatan saja. Seluruh tenaga teknis dan administrasi juga akan kita dorong bersama-sama menjadi penuh waktu," tegas Bupati di hadapan ribuan anggota forum yang hadir.

Pernyataan ini disambut gemuruh tepuk tangan dan takbir dari para peserta yang selama ini menanti kepastian status kepegawaian.

Bupati Haerul Warisin juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mungkin mencoba memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan pribadi. Ia menjamin bahwa proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Tugas dinas adalah melayani kalian. Jika ada oknum yang meminta uang, segera lapor langsung ke saya. Wajib saya selesaikan!" ujar Bupati dengan nada tegas.

Komitmen ini menjadi angin segar bagi ribuan ASN PPPK yang kerap kali dihadapkan pada praktik-praktik pungutan liar dalam proses administrasi kepegawaian di berbagai daerah.

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam acara tersebut adalah kepastian hak tunjangan bagi para pegawai. Bupati secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah daerah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp58 miliar untuk pembayaran THR 100 persen bagi seluruh ASN PPPK, termasuk mereka yang masih berstatus paruh waktu.

"Seluruh PPPK paruh waktu mendapatkan THR sebagaimana ASN lainnya. Saya sudah menelepon dinas terkait dan menginstruksikan agar hak kalian segera dicairkan. Sekarang tinggal menunggu proses administrasi rekening saja, jadi mohon bersabar," jelas Bupati.

Pernyataan tersebut langsung disambut sorak sorai dan tepuk tangan meriah dari para peserta yang selama ini kerap menerima THR secara proporsional atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Lombok Timur berencana membawa langsung surat usulan dan aspirasi Forum ASN PPPK Paruh Waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait di Jakarta.

Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi di tingkat pusat sejalan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam mengisi kekosongan jabatan akibat banyaknya ASN yang pensiun sepanjang tahun 2026.

"Kita akan dorong terus agar regulasi pusat mendukung percepatan pengangkatan ini. Jangan sampai ada lagi tenaga paruh waktu yang harus menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian," tambahnya.

Menutup sambutannya, Bupati Haerul Warisin berpesan agar para ASN tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoaks yang beredar di media sosial.

"Gunakan teknologi untuk belajar dan mencari informasi valid. Jadilah ASN yang cerdas dan berintegritas untuk kemajuan Lombok Timur," pungkasnya.

Acara Halal Bihalal Akbar yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum bersejarah bagi ribuan ASN PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur yang kini mulai melihat titik terang perjuangan panjang mereka. (SN/03)