Potongan video viral aksi demo yang berlangsung ricuh di Kantor Bupati Lombok Timur (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata (APIPI) Lombok Timur di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (20/01/2026), berakhir dengan kericuhan dan kekerasan. 

Sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur dilaporkan mengalami luka-luka akibat dugaan tindakan represif aparat penegak hukum (APH) yang dibantu oknum yang diduga preman.

Demonstrasi yang awalnya berjalan tertib ini bertujuan menyampaikan tuntutan evaluasi hingga pencopotan Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata Lombok Timur. 

Namun, situasi memanas ketika terjadi dorong-dorongan antara massa aksi dan aparat keamanan, yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap para demonstran.

Ketua Umum HMI Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam, menyatakan kecaman keras atas insiden tersebut. Ia menilai pengamanan aksi telah melenceng dari prinsip demokrasi dan pendekatan persuasif.

"Kami sangat menyayangkan tindakan represif aparat terhadap massa aksi. Ini bukan hanya kesalahan APH, tetapi juga menjadi tanggung jawab Bupati Lombok Timur. Tim pengamanan Bupati turut melakukan tindakan kekerasan," tegas Agamawan. Selasa (21/01/2026)

Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang, namun justru dibalas dengan kekerasan.

Akibat insiden itu, beberapa kader HMI mengalami luka lebam, lecet, keseleo, dan ada yang harus menjalani perawatan medis. HMI menilai peristiwa ini sebagai bentuk nyata pelanggaran hak demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Lebih lanjut, HMI mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas.

"Bupati Lombok Timur dan Kapolres harus bertanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan yang menimpa para aktivis dalam aksi demonstrasi siang tadi," lanjut Agamawan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait dugaan tindakan represif tersebut.

Menyikapi hal ini, HMI Cabang Lombok Timur menyatakan sikap akan terus mengawal persoalan melalui aksi lanjutan.

"HMI siap turun aksi berjilid-jilid untuk membuka ke publik praktik pembungkaman demokrasi di Lombok Timur. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum jika tidak ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari APH maupun Bupati Lombok Timur," pungkasnya. (SN/02)