SUARANUSRA.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur mengalami gangguan operasional. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum pada pekan ini tidak berfungsi, sehingga anak-anak di sekolah mitra terpaksa tidak menerima menu tambahan gizi seperti yang dijanjikan.

Ketidakhadiran menu MBG ini menimbulkan tanda tanya dari pihak sekolah dan orang tua siswa. Kekhawatiran juga berembus ke hulu, di mana sejumlah pemasok bahan pangan mempertanyakan penyebab dapur berhenti beroperasi, dan mengaitkannya dengan dugaan keterlambatan pencairan dana operasional.

Untuk menelusuri akar masalah, tim media melakukan konfirmasi kepada sejumlah pengelola SPPG. Namun, tidak semua pihak bersedia memberikan penjelasan secara terbuka. Beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya menyoroti masalah administrasi sebagai kendala utama.

"Sinyal dari pusat sebenarnya sudah jelas. Badan Gizi Nasional (BGN) rutin mempertanyakan dan mengingatkan percepatan pencairan dana melalui grup koordinasi. Tapi, seringnya karena pengelola SPPG terlambat mengunggah laporan administrasi ke sistem, yang menjadi syarat mutlak pencairan," ujar salah satu pengelola, Selasa (13/01/2026)

Sumber tersebut menambahkan, peringatan untuk melengkapi administrasi ini disampaikan berjenjang dan hampir setiap hari, namun tidak semua pengelola merespons dengan serius. "Kadang-kadang memang kurang direspons. Padahal ini kunci dananya bisa cair," katanya.

Sumber lain dari internal pengelola SPPG memaparkan, pencairan anggaran MBG dilakukan secara bertahap. Tahap awal hanya sebesar 30 persen, sedangkan sisanya 70 persen baru bisa dicairkan setelah semua persyaratan administrasi dan pelaporan terpenuhi.

"Jika dana 70 persen tertahan, penyebabnya bisa teknis seperti gangguan sistem. Tapi kalau 70 persen sudah cair dan 30 persen sisanya macet, itu biasanya bukan lagi soal sistem, melainkan ada masalah internal antara SPPG dan mitranya, termasuk soal administrasi dan laporan," jelas sumber tersebut.

Ia menegaskan, anggaran dari BGN pada dasarnya telah tersedia. Pencairan tertunda terutama karena prosedur administratif yang ketat harus dipenuhi terlebih dahulu. Kendala sistem, jika ada, biasanya hanya berlangsung singkat, sekitar dua hingga tiga hari.

Situasi ini mengindikasikan bahwa hambatan operasional dapur MBG di Lombok Timur tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan juga oleh faktor kesiapan administrasi dan koordinasi di tingkat pelaksana. 

Ironisnya, dampak paling nyata justru dirasakan oleh siswa-siswa yang menjadi target penerima manfaat utama program penanggulangan stunting ini.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Koordinator Wilayah BGN Lombok Timur, Agamawan, meskipun telah dihubungi untuk dimintai konfirmasi. (SN/02)