SUARANUSRA.COM - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah progresif dalam penataan sumber daya aparatur dengan memperluas ruang karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam cara pemerintah daerah memandang peran PPPK di lingkup birokrasi.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa PPPK memiliki posisi yang sama pentingnya dengan ASN lainnya dalam mendukung roda pemerintahan. 

Menurutnya, sudah saatnya PPPK tidak hanya diposisikan sebagai tenaga pelaksana, tetapi juga diberikan kesempatan menduduki jabatan kepemimpinan sesuai kompetensi dan kinerja. Ia menegaskan, pemerintah daerah telah membuka peluang bagi PPPK untuk mengisi jabatan Kepala Sekolah.

Tak hanya itu, Pemkab Lombok Timur juga tengah mengajukan usulan agar PPPK dapat mengisi jabatan Kepala Puskesmas. Usulan tersebut saat ini sedang diproses melalui jalur administratif dan regulasi yang berlaku.

“Kami ingin memastikan PPPK punya masa depan yang jelas. Bukan sekadar diperpanjang kontraknya, tetapi juga diberi ruang untuk berkembang dan memimpin,” kata Haerul Warisin saat menghadiri kegiatan perpanjangan kontrak PPPK, Kamis (08/01/2026).

Di sisi lain, Bupati juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan, khususnya dalam menghadapi percepatan digitalisasi. 

Ia mengingatkan para pendidik agar tidak berhenti meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam penguasaan teknologi.

Ia menilai ketertinggalan guru dalam literasi digital dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan kewibawaan tenaga pendidik di hadapan siswa. 

Oleh karena itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dinilai sebagai keharusan. “Kalau guru tidak mau belajar, mereka akan tertinggal. Padahal murid sekarang sangat cepat beradaptasi dengan teknologi,” katanya.

Menutup arahannya, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Ia meminta tenaga medis untuk mengedepankan sikap ramah dan empati dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, pelayanan yang humanis menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan publik dan mencerminkan wajah pemerintahan daerah yang profesional serta berpihak pada kepentingan masyarakar. (SN/03)