SUARANUSRA.COM - Dalam rangkaian tulisan refleksi sejarah yang berjudul “Gerakan Mahasiswa Era NKK/BKK - Orde Baru: Sejarah dan Realitas”, penulis yang menggunakan nama didu membeberkan fase kelam depolitisasi kampus sekaligus akar kelahiran gerakan sosial di luar struktur kampus pada era 1970-1980an.


Tulisan bagian kesatu ini diawali dengan prolog yang menggambarkan suasana represif Orde Baru pasca peristiwa monumental Malari 1974 dan Gerakan Mahasiswa Bandung 1978. Rezim merespons dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan ini secara efektif membubarkan Dewan Mahasiswa (Dema) yang independen dan menggantikannya dengan Senat Mahasiswa yang berada di bawah kendali ketat Rektorat melalui Wakil Rektor III.


“Implikasinya, setiap aktivitas mahasiswa harus seijin dan restu Rektorat,” tulis didu.


Era tersebut menandai depolitisasi sistematis. Kampus diformat menjadi “Menara Gading” yang berjarak dari persoalan riil masyarakat. Untuk mengalihkan energi mahasiswa, rezim mendorong aktivitas intra-kampus yang bersifat apolitis melalui berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Korps Sukarelawan Mahasiswa (KSR), Koran Kampus, dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Kebijakan akademik seperti Sistem Kredit Semester (SKS) juga diterapkan untuk memfokuskan mahasiswa pada studi dan menjauhkan mereka dari politik.


Namun, represi justru melahirkan bentuk perlawanan baru yang lebih liat. Menghadapi kontrol dan hegemoni yang ketat, para aktivis melakukan perubahan taktik dan strategi.


“Mendirikan Kelompok Studi sebagai tameng / cover gerakan,” jelas didu.


Kelompok-kelompok studi inilah yang menjadi “kawah candradimuka” bagi konsolidasi dan kaderisasi gerakan. Mereka beroperasi secara terbatas, mengkaji fenomena sosial-politik, dan membangun jaringan (networking) yang kuat baik antar kampus maupun dengan aktivis di luar negeri, seperti Asean Student Movement.


Mereka juga mengembangkan media gerakan sendiri yang disebarkan secara terbatas, seperti tabloid Aldera di Bandung dan buku-buku pemikiran kritis. Jaringan ini menjadi saluran vital untuk bertukar informasi sensitif yang dibungkam media arus utama.


Tulisan ini juga menyoroti bahwa dari rahim gerakan bawah tanah mahasiswa inilah kemudian muncul cikal bakal organisasi non-pemerintah (NGO/LSM) di Indonesia. Aktivis-aktivis yang telah lulus atau drop out kemudian meneruskan perjuangan melalui pendirian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu-isu spesifik dan tematik.


“Bagi aktivis yang paska mahasiswa... melakukan gerakan dengan mendirikan organisasi non pemerintah atau lebih di kenal dengan istilah NGOs,” tandas Didu. (SN/03)