SUARANUSRA.COM – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa pemuda harus menjadi generasi yang santun, berwawasan ke depan, dan berani memberikan kritik yang konstruktif. Hal ini disampaikannya saat melantik Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) se-Kabupaten Lombok Timur, Senin (15/12) di Ballroom lantai 2 Kantor Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati menyatakan semangatnya memimpin daerah sejajar dengan semangat para pemuda. Ia secara khusus mendorong pemuda untuk aktif mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah.

“Jangan pernah merasa saya ini adalah anti kritik. Orang dikritik itu supaya mau merubah dirinya jadi lebih baik, karena itu berikanlah kritikan,” ujar Bupati Haerul Warisin tegas.

Ia mengingatkan bahwa perubahan besar bangsa, dari kemerdekaan hingga reformasi, digerakkan oleh pemuda. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk membangun dan mengawasi pembangunan daerah juga berada di pundak generasi muda.

“Siapa lagi yang akan membangun, mengkritik, dan meluruskan kebijakan di Lombok Timur kalau bukan anda,” tegasnya.

Bupati juga menitipkan pesan tentang tanggung jawab kepada para pengurus KNPI yang baru dilantik. “Sebagai ketua KNPI bukan sekadar penghormatan yang anda terima, tapi bagaimana bertanggung jawab, harus punya rasa tanggung jawab,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Karomi, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Daerah Lombok Timur, khususnya Bupati. Pemerintah dinilai memiliki semangat juang tinggi untuk mewujudkan Lombok Timur yang maju dan cerdas (smart).

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPD I KNPI Provinsi NTB, Ketua DPD II KNPI Kabupaten Lombok Timur, para pengurus DPK KNPI se-kabupaten, serta sejumlah tokoh pemuda.

Selain pelantikan, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam dan bantuan hibah dari DPD KNPI untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat. Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah dan organisasi kepemudaan dalam memajukan daerah. (SN/02)