Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Lombok Timur (Lotim), H Edwin Hadiwijaya (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM -  ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Lombok Timur (Lotim), H Edwin Hadiwijaya menyatakan jika langkah prioritasnya adalah membentuk kepengurusan partai hingga ke tingkat paling bawah, sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

"Tentunya sesuai arahan DPP, untuk membentuk Kepengurusan DPD, DPC, dan DPRt, serta merekrut satu orang per TPS," ujarnya. Senin (24/11/2025)

Lebih lanjut, ditanyakan mengenai kemungkinan perubahan signifikan dalam jajaran kepengurusan DPD PAN Lombok Timur, Edwin yang ditunjuk sebagai formatur tunggal oleh DPP mengakui hal itu ada kemungkinan untuk terjadi.

"Kemungkinan pasti ada, apakah itu perubahan posisi atau pergantian pengurus. Namun, sebagai formatur tunggal, saya harus lebih banyak menyerap informasi dulu dari pengurus-pengurus sebelumnya dan anggota fraksi di DPRD," jelasnya.

Terkait dengah posisi alat kelengkapan DPRD (AKD) termasuk juga perihal posisi pimpinan di DPRD Lombok Timur, Edwin mengaku akan mengedepankan soliditas di internal fraksi.

"Berbicara kemungkinan, di dunia politik itu semua serba mungkin. Tapi tentunya dengan perhitungan dan pertimbangan yang baik dan akurat, agar Fraksi PAN di DPRD benar-benar optimal melaksanakan fungsi Budgeting dan Controlling," tandasnya.

Menanggapi potensi conflict of interest mengingat dirinya juga menjabat sebagai Wakil Bupati (Eksekutif), ia menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi.

"Insyaallah tidak. Fraksi, dalam menjalankan fungsi Budgeting dan Controlling-nya, tentunya dalam rangka menjaga, mengawal VISI-MISI LOMBOK TIMUR SMART, memperjuangkan dan mengawal Aspirasi Masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Untuk Pemilu Legislatif mendatang, dirinya menegaskan jika  target tetap pada pilihan yang realistis, yakni minimal mampu mempertahankan raihan 6 kursi pada Pileg 2024 silam.

"Kita realistis saja, minimal 6 kursi. Karena masih terlalu jauh dari waktu pelaksanaan Pemilu, masih 5 tahun lagi," ucapnya seraya menekankan bahwa penargetan yang lebih presisi akan dilakukan setelah revisi Undang-Undang Pemilu yang kemungkinan ditetapkan paling lambat April 2027 mendatang.

Dirinya pun menyampaikan saat ini pihaknya akan fokus menjalankan program-program partai yang menyentuh masyarakat langsung menjelang kontestasi politik kedepan.

"Sehingga kami fokus dan fokus dulu untuk meraup suara sebanyak-banyaknya melalui kegiatan ‘BANTU RAKYAT’ dengan membangun infrastruktur dan jaringan yang solid dan kuat, untuk menghadapi Pemilu 2029 nanti," paparnya.

Sementara terkait rencana Pilkada berikutnya, Edwin berujar bahwa pembicaraan tentang hal itu masih sangat prematur untuk dibahas saat ini.

 "Lah, bicara Pilkada, masih lebih-lebih jauh lagi. Sistem Pemilu Serentak Daerah saja kita belum tahu seperti apa? Apakah masih tetap dipilih langsung ataukah dipilih DPRD?" pungkasnya," tandasnya. (SN/02)