Sekretaris Komisi II DPRD Lombok Timur, Lalu Husnan Karyadi (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM – Kritik dan masukan dari masyarakat mengenai data calon penerima bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bersumber dari APBD Lombok Timur yang dituding banyak tak tepat sasaran mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Komisi II DPRD Lombok Timur, Lalu Husnan Karyadi, mengakui bahwa tujuan kebijakan yang diusung Bupati Lombok Timur, M. Haerul Warisin, pada dasarnya sangat baik. Kebijakan inilah yang menjadi alasan awal fraksi-fraksi di legislatif memberikan dukungan penuh.

"Kebijakan Pak Bupati itu sesuai pemaparannya kepada kami sangat baik, yakni menstimulus pelaku UMKM agar lebih berkembang dan diharapkan menjadi pilar baru akselerasi perekonomian di daerah. Berdasar dari itu kami dulu mendukung penuh kebijakan itu," ujar Lalu Husnan Karyadi. Sabtu (29/11/2025).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa LHK itu menuturkan, sejak awal pihaknya telah mengingatkan pemerintah daerah (eksekutif), dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, untuk bersikap hati-hati dan teliti dalam memverifikasi data UMKM penerima bantuan. Kekhawatiran ini muncul mengingat besaran dana yang dikucurkan mencapai puluhan miliar rupiah.

"Agar dana Pemda yang cukup banyak digelontorkan pada program itu tidak sia-sia, kami meminta data itu harus valid, melalui tahapan verifikasi ketat. Dan waktu itu, eksekutif siap dan setuju atas masukan itu," paparnya.

LHK menegaskan bahwa pada awalnya semua pihak memiliki persepsi yang sama, yaitu mendukung keinginan Bupati untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. "Kami yakin bahwa apa yang beliau (Bupati, red) lakukan adalah semata-mata untuk menghidupkan perekonomian masyarakat Lombok Timur," tuturnya.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Lombok Timur II ini juga memberikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam mengawasi kebijakan tersebut. Menurutnya, pengawasan ini diperlukan agar program yang baik dapat terealisasi sesuai tujuan, bukan menjadi sia-sia karena ketidaktepatan sasaran.

"Mari kita sama-sama awasi bersama program yang tujuannya sangat luar biasa ini," tegas Ketua DPC PPP Lombok Timur itu.

Di akhir pernyataannya, LHK mengimbau semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi guna memperbaiki program tersebut. Dia menekankan bahwa bantuan modal usaha UMKM masih belum terdistribusi sepenuhnya, sehingga masih terbuka peluang untuk memperbaiki data calon penerima.

"Sekarang jangan kita saling salahkan, mari kita perbaiki apa yang kelihatannya keliru. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan atau pendataan untuk tetap saling menghargai karena bantuan ini juga belum terealisasi sepenuhnya. Masih sangat bisa untuk dibenahi dan yang mendapatkan bantuan betul-betul tepat sasaran," tandasnya. (SN/01)