SUARANUSRA.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, menyoroti sejumlah persoalan kebencanaan di Kota Bekasi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII mengenai kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Kamis (20/11/2025). 

Salah satu isu yang disorot adalah pengelolaan sampah di Bantargebang hingga persoalan pohon tumbang yang kerap luput dari laporan resmi.

Nanang menyebut Bantargebang sebagai kawasan yang memiliki karakteristik unik karena menampung sampah dari daerah lain, terutama DKI Jakarta. Menurutnya, pengelolaan kawasan itu tidak bisa dilepaskan dari risiko lingkungan yang harus diantisipasi, termasuk potensi pencemaran.

"Bantargebang itu unik. Sampah dari provinsi lain, terutama dari DKI, tetapi ditempatkannya di sini, dan pengelolanya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI. Pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan program energi dari sampah. Kira-kira apakah hal ini juga menjadi bagian dari pantauan BPBD Kota Bekasi? Khususnya terkait pengolahan sampah di Bantargebang tadi. Jangan sampai sampahnya tidak diolah dengan baik, malah justru mencemari kawasan di sekitarnya," ujarnya.

Selain isu Bantargebang, Nanang juga menyoroti dua jenis bencana yang paling sering terjadi di Bekasi: banjir dan longsor. Ia menegaskan perlunya pemetaan yang lebih detail, terutama karena banyak wilayah di Bekasi memiliki ruas jalan dengan pepohonan besar yang berpotensi tumbang saat cuaca ekstrem.

“Kalau kita lihat dari paparan dan kondisi sehari-hari, bencana dominan di Bekasi adalah banjir dan longsor: banjir di hilir, longsor di hulu. Saya ingin tahu lebih jauh, apakah ada kejadian masyarakat tertimpa pohon pada saat bencana? Karena saya tidak melihat ini di laporan. Jangan sampai ini terlewatkan,” kata Nanang.

Ia juga mempertanyakan mekanisme penanganan dan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak pohon tumbang, mulai dari cedera hingga kerusakan kendaraan.

“Banyak kejadian pohon tumbang dan masyarakat yang terkena. Hal ini harus ada aturan bagaimana mekanisme ganti ruginya, apakah kendaraannya diganti oleh pemda atau bagaimana. Ini mungkin perlu dirumuskan secara nasional,” tambahnya.

Kunjungan Komisi VIII DPR RI ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar instansi dan memastikan kesiapsiagaan BPBD Kota Bekasi dalam menghadapi potensi bencana di wilayahnya. (SN/02)