SUARANUSRA.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur menggelar rapat koordinasi yang menekankan sinergi dan harmonisasi antara program pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati pada Kamis (6/11) ini dihadiri oleh pimpinan eselon II dan III, serta lurah dan kepala UPT se-Kabupaten Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya selama 30 menit, merangkum pesan utamanya ke dalam tiga poin kunci sebagai penjabaran dari komitmen pelayanan kepada masyarakat.

“Bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang handal, yang baik dan menjadi citra yang baik di masyarakat,” ujar Bupati Haerul.

Poin pertama yang ditekankan adalah pentingnya disiplin yang komprehensif. Bupati menegaskan bahwa disiplin tidak hanya terbatas pada kehadiran dan kepulangan, tetapi lebih jauh pada disiplin dalam bekerja dan melaksanakan tugas. “Tidak hanya absen hadir, absen pulang, tapi bagaimana disiplin bapak ibu dalam bekerja, melaksanakan tugas-tugas yang ada di kantor Bapak-Ibu,” jelasnya.

Poin kedua berkaitan dengan pemahaman tugas dan akses program. Bupati Haerul menyoroti bahwa pelaksanaan tugas harus dilandasi pemahaman mendalam tentang tugas dan fungsi, tidak hanya di level daerah tetapi juga terkait dengan kementerian dan lembaga pusat. Pemahaman ini, menurutnya, berkorelasi langsung dengan kemampuan daerah untuk mengakses dan menarik program serta pendanaan dari pusat.

“Jadi bukan hanya sekadar mengerjakan apa yang ada di APBD itu saja,” pesannya. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan masukan sesuai visi-misi RPJMD dan membangun komunikasi yang baik dengan pusat untuk menunjukkan kesiapan daerah.

Poin ketiga adalah komitmen pada pelayanan yang optimal. Bupati menegaskan bahwa semua program yang dijalankan adalah upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menyoroti langsung sikap petugas pelayanan yang dinilai masih belum ramah. “Padahal mereka bekerja untuk masyarakat,” ungkapnya. Hal ini, ditegaskannya, bertentangan dengan upaya Pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan di semua sektor.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya resiliensi atau ketahanan pelayanan publik di tengah dinamika penyesuaian transfer keuangan daerah dan desa. Kondisi inilah yang mendasari urgensi sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian/lembaga dengan program daerah. Sekda juga menguraikan tahapan pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif.

Sebagai bentuk konkret sinkronisasi program, Bupati mengumumkan bahwa Pemda akan menjadikan empat koperasi merah putih sebagai percontohan, yaitu yang berlokasi di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Desa Montong Baan, dan Jerowaru.

Selain itu, disebutkan juga peran Sentra Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemda berkomitmen untuk mengusulkan perluasan program MBG ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), meskipun jumlah penerima manfaatnya relatif sedikit, sebagai wujud pemerataan pelayanan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh jajaran pemda dalam upaya memperkuat harmonisasi program pusat dan daerah, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat Lombok Timur. (SN/01)