Terlihat pakar hukum tata negara dan akademisi Universitas Andalas, Fery Amsari saat menjadi pembicara di Workshop DPRD NTB yang digelar di Jakarta (foto/istimewa)

SUARANUSRA.COM – Guna memperkuat kapasitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Workshop Strategi Komunikasi serta Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, dari 20 hingga 23 Agustus 2025, di Jakarta ini diikuti oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD NTB.


Workshop dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. Sebelumnya, sambutan disampaikan oleh Dr. Franky, M.M., selaku perwakilan dari LPPM Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan.


Dalam workshop tersebut, dewan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Turut hadir Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Rikie, S.STP., M.Si., serta dua narasumber nasional ternama, yakni akademisi dan ahli hukum tata negara Feri Amsari, dan pengamat politik Rocky Gerung.


Rikie dari Kemendagri memaparkan materi terkait “Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan di Daerah” serta memberikan penjelasan mendetail mengenai Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemahaman atas Inpres ini dinilai krusial bagi anggota dewan dalam merancang dan mengawasi anggaran pembangunan daerah.


Pada sesi berikutnya, Feri Amsari mengupas topik “Menguji Konstitusionalitas Arsitektur Hukum Keuangan Negara Pasca berlakunya Inpres Nomor 1 Tahun 2025”. Materi ini memberikan perspektif hukum yang mendalam mengenai perubahan landscape pengelolaan keuangan negara pasca diterbitkannya Inpres tersebut.


Sesi terakhir diisi oleh Rocky Gerung yang membawakan materi tentang “Komunikasi Politik, Etika Lingkungan, serta Peran DPRD dalam Penyuaraan Positif terkait Investasi”. Materi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota dewan dalam berkomunikasi efektif dengan konstituen, menyuarakan isu-isu strategis seperti lingkungan, dan mendukung iklim investasi yang positif di NTB.


Kegiatan workshop ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTB, H. Lalu Wirajaya, S.Sos. Dalam penutupannya, disampaikan harapan bahwa workshop ini dapat memperkuat kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD NTB dalam mengoptimalkan peran, fungsi, dan komunikasi politik.


“Melalui workshop ini, kami berharap pelaksanaan reses dan penyaluran pokok pikiran DPRD ke depan dapat lebih efektif, konstruktif, dan yang terpenting, berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” ujar H. Lalu Wirajaya.


Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD NTB untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi positifnya dalam mendukung pembangunan daerah. (SN/03)