Terlihat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Jumadil berserta jajaran saat memberikan klarifikasi di hadapan anggota Komisi II dan IV DPRD Lombok Timur (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Anggota Komisi II dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur memanggil Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk meminta klarifikasinya menyangkut pernyataannya yang menuding dana pokok pikiran (Pokir) DPRD hanya untuk kepentingan politik anggota DPRD.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Tohri Azhar memberikan teguran keras ke Sekdis Dikbud Lombok Timur, Jumadil.

Disampaikan Tohri, tidak ada sedikit pun tindakan politisasi Pokir yang dilakukan oleh anggota DPRD. Sebab kata dia, dana Pokir untuk sektor pendidikan bersifat diarahkan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Saya minta bapak untuk klarifikasi atas pernyataan bapak yang menyebut kami mempolitisasi dana Pokir untuk lembaga pendidikan. Saya ingin tegaskan apa yang bapak sampaikan itu sangat keliru, karena dana Pokir untuk sektor pendidikan itu sifatnya diarahkan," katanya. Kamis (14/08/2025)

Masih lanjut dia, kalau berbicara gamblang, justru Dinas Dikbud Lombok Timur telah 'gagal' dalam membangun pendidikan secara merata. Khususnya untuk lembaga pendidikan swasta yang ada di Lombok Timur, terutama kepada lembaga madrasah-madrasah yang ada di Lombok Timur.

Dirinya juga menyatakan, sudah menjadi rahasia umum jika terjadi diskriminasi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dimana justru, peningkatan kualitas infrastrukur penunjang lembaga pendidikan swasta itu dibangun oleh dana Pokir yang menjadi aspirasi masyarakat.

"Sudah jadi rahasia umum ada diskriminasi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dan selama ini, dana Pokir kami itulah yang menjadi tulang punggung perbaikan dan pembenahan lembaga pendidikan swasta di Lombok Timur," paparnya.

"Dan perlu dicatat, bapak bisa cari di Dapil saya, saya tidak pernah membeda-bedakan lembaga pendidikan swasta manapun, mau itu milik NW, NWDI, NU, Muhammadiyah dan lainnya. Selama itu menjadi aspirasi masyarakat untuk diperbaiki, maka kami usulkan untuk diperbaiki, tanpa ada embel apapun, karena memang itu kebutuhan dasar yang harus diperhatikan untuk mencerdedaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggung jawab kita bersama," bebernya.

Tak sampai di sana, Tohri juga menyatakan jika mestinya Dinas Dikbud Lombok Timur harus bersyukur dengan adanya perhatian DPRD ke lembaga pendidikan swasta. 

Sebab, dengan apapun dalih yang ada, sentuhan Pokir DPRD ke lembaga pendidikan swasta berdampak nyata dalam membantu Dinas Dikbud dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur.

"Harusnya bapak bersyukur, dengan adanya Pokir ke lembaga pendidikan swasta ini, justru membantu Pemda untuk meningkatkan IPM Lombok Timur yang tertatih-tatih," tukasnya.

Pernyataan keras juga disampaikan oleh Politisi PKB, Abrorni Lutfhi. Anggota DPRD dari Dapil Lombok Timur V itu malah menanyakan data perbandingan jumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta di Lombok Timur.

"Saya mau tanya berapa perbandingan lembaga pendidikan negeri dan swasta? Bapak saja tidak tahu rincinya berapa. Tapi saya ingin sampaikan, jumlah lembaga pendidikan swasta kita jauh lebih banyak, dan itu bapak tidak pernah perhatikan," tegasnya.

Sebagai perwakilan rakyat, Abror menyampaikan jika pihaknya selalu menampung aspirasi masyarakat agar lembaga pendidikan di Dapilnya mendapat perhatian.

"Coba bapak lihat fakta di bawah, miris pak kualitas lembaga pendidikan swasta (madrasah) kita ini, itu yang kami perhatikan dan arahkan Pokir kami untuk peningkatan kualitasnya, dan itu tidak pernah  bapak sentuh lewat dana yang jauh lebih besar di eksekutif," ungkapnya.

Anggota DPRD Lombok Timur lainnya dari Fraksi Golkar, Saifullah juga sangat menyayangkan pernyataan Sekdis Dikbud yang dinilai menyesatkan.

Dirinya pun menegaskan, mulai tahun ini legislatif harus diberikan data penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun sebelumnya dan data usulan DAK 2026, dan mendesak legislatif dilibatkan dalam menentukan lokasi dan pengawasan jalannya pembangunan sekolah yang bersumber dari DAK.

"Harus kita sepakati, mulai saat ini Dinas Dikbud tidak boleh jalan sendiri dalam menentukan usulan DAK, data penerima dan usulan DAK harus kita tahu, agar kita bisa awasi," tegasnya.

Terkait dengan cecaran anggota DPRD yang dialamatkan padanya itu, Sekdis Dikbud Lombok Timur, Jumadil menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak gegabah lagi dalam memberikan keterangan kepada publik.

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu DPRD atas pernyataan dari kami yang memicu gejolak," ungkapnya.

Dirinya pun berjanji ke depannya dia akan lebih fokus bekerja dan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. "Kami akan jadikan ini sebagai pembelajaran, apalagi kami masih tergolong baru menjadi pejabat di Dinas Dikbud," tuturnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Sekdis Dikbud Lombok Timur, Jumadil mengkritisi alokasi dana Pokir DPRD Lombok Timur sebesar Rp56 miliar untuk bidang pendidikan yang dia nilai tidak menyentuh kebutuhan mendesak. 

Padahal, sebanyak 135 gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lombok Timur dalam kondisi rusak parah dan tidak layak digunakan.

Dirinya pun menyebut, dana Pokir seharusnya bisa menjadi solusi percepatan perbaikan infrastruktur sekolah. Namun, realisasinya sering tidak sesuai dengan data prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

“Kalau dana Rp56 miliar ini difokuskan untuk perbaikan sekolah rusak, dalam tiga tahun masalah ini bisa tuntas. Tapi sayangnya, pelaksanaannya tidak berdasarkan data kami,” ujarnya waktu itu.

Jumadil mengungkapkan, banyak sekolah yang sudah layak justru mendapat bantuan berulang dari dana Pokir, sementara sekolah yang rusak berat tidak tersentuh. 

Hal ini terjadi karena alokasi Pokir lebih sering ditentukan oleh kepentingan politik anggota dewan ketimbang urgensi pendidikan.

“Anggota dewan memiliki kewenangan penuh menentukan penggunaan Pokir. Tapi sayang, banyak yang digunakan untuk hal tidak mendesak, seperti sound system atau peralatan non-prioritas, sementara gedung sekolah ambruk dibiarkan,” ucapnya. (SN/01)