Sejumlah Pengurus PAC dan Kader Partai Gerindra Lombok Timur saat membahas perihal dugaan pelanggaran AD/ART Partai yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur, Haerul Warisin (foto/istimewa)



SUARANUSRA.COM - Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lombok Timur yang tinggal menghitung hari, ternyata gejolak dan konflik internal di DPC Partai Gerindra di Lombok Timur masih terjadi.


Terbaru, beberapa pengurus anak cabang (PAC) dan puluhan Kader Partai Gerindra Lombok Timur dengan tegas menyatakan sikap menolak Haerul Warisin sebagai calon Bupati, bahkan mereka meminta yang bersangkutan diberhentikan menjadi Ketua DPC Gerindra Lombok Timur.


Salah satu penolakan disampaikan oleh PAC Gerindra Kecamatan Pringgabaya, Yubiran.  Dengan tegas dia dia mengutarakan jika sikap PAC dan puluhan Kader Gerindra yang meminta Haerul Warisin tidak dicalonkan jadi Bupati diberhentikan dari Ketua DPC Gerindra Lombok Timur bukan tanpa alasan.


Menurutnya ada dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra serta surat tugas nomer 06.0030/TGS-PILKADA/DPP-GERINDRA/2024, tanggal 28 Juni 2024 yang dilakukan oleh yang bersangkutan.


Tegas dia, pelanggaran Ketua DPC Gerindra Lombok Timur yang karib dengan panggilan Haji Iron menurutnya bersifat prinsip dan telah melukai para kader militan partai besutan Prabowo itu di Lombok Timur.


"Dugaan pelanggaran itu antara lain puluhan PAC dan Kader Gerindra semenjak dilakukan pelantikan dan pengukuhan masa jabatan 2023-2029 hingga saat ini belum menerima SK Pelantikan," katanya. Jumat (16/08/2024).


Lanjut dia, meskipun belum menerima SK Pelantikan, dirinya dan rekan-rekan PAC dan sejumlah kader telah menunjukkan tekad untuk bekerja secara profesional, tapi anehnya hingga saat ini SK sejumlah PAC belum pernah diterima sama sekali. "Sampai saat ini belum kami terima," imbuhnya.


Pesan senada juga disampaikan oleh PAC Kecamatan Suela, Lalu Kabul. Dia menyatakan sejumlah PAC Gerindra pada saat Pemilu lalu, tidak diberikan ruang kebijakan dan kewenangan. Padahal sudah dibentuk saksi dan ranting tapi tidak dilibatkan oleh DPC Partai Gerindra Lombok Timur.


Lebih jauh disampaikan, saat Pemilu lalu, semua tim pada tingkat kecamatan yang bekerja selama sepuluh hari penuh hanya diberikan uang transport hanya Rp500 ribu, belum lagi anggaran dari 130 saksi Pilpres dan Pilcaleg 2024 Kecamatan Suela yang dijanjikan Rp200 ribu namun faktanya hanya diberikan Rp100 ribu. 


Masih sambung dia, selama kepemimpin Warisin tidak pernah ada pendidikan dan pengkaderan serta peningkatan kapasitas sebagai peningkatan SDM para kader. 


Bukan hanya itu, termasuk sarana prasarana sebagai penunjang kebutuhan organisasi terutama kesejahteraan para kader sebut dia, sangat jauh panggang dari api. 


"Jangan pernah meremehkan perjuangan ini, kami  telah membuktikan dengan bertambahnya jumlah anggota dewan dari partai Gerindra di Lombok Timur dan sejumlah dapil. Termasuk capaian suara seluruh kader yang mengantarkan Gerindra sebagai partai penguasa dan mengantarkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden terpilih," tegas Lalu Kabul. 


Lalu Kabul juga menyatakan, terkait dengan aspirasi dan tuntutan itu. dirinya bersama beberapa PAC dan kader Gerindra telah bersurat ke DPD NTB Partai Gerindra dan telah ditembuskan ke DPP Partai Gerindra terkait laporan pengaduan dugaan pelanggaran AD/ART Partai Gerindra oleh Haerul Warisin selaku Ketua DPC. 


"Kami berharap semoga Mahkamah Partai mengevaluasi dan membatalkan SK ketua DPC serta memberhentikan Haerul Warisin sebagai ketua DPC Gerindra Lotim serta membatalkan Haerul Warisin sebagai bakal calon Bupati Lotim. Jika tidak atensi, maka dalam waktu dekat kamu akan mendeklarasikan pengunduran diri sebagai PAC dan Kader Gerindra Lombok Timur," tegasnya lantang. 



Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Lombok Timur, Muhammad Yusri yang coba dikonfirmasi media ini melalui telpon dan aplikasi percakapan, sampai berita ini dinaikkan masih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun. (SN/01)