SUARANUSRA.COM – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur, Zuarno Saputra, SH., memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berkontribusi dalam program nawacita Presiden Prabowo Subianto. 

Program MBG yang bertujuan memastikan pemenuhan gizi anak Indonesia agar tumbuh sehat dan cerdas dinilai sebagai cita-cita luhur.

Namun, di balik apresiasi tersebut, Zuarno menyoroti sejumlah catatan penting terkait operasional dapur MBG di lapangan. Program yang menjadi hajatan pemerintahan ini dinilai membuka peluang usaha baru, sehingga pembangunan dapur MBG marak terjadi. 

Berdasarkan data BGN (Badan Gizi Nasional), hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 166 pengajuan usaha dapur MBG di Lombok Timur, dengan 89 di antaranya sudah beroperasi. Namun, hanya sekitar 15 dapur yang telah memiliki izin lengkap.

“Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar dapur MBG belum boleh beroperasi karena belum melengkapi perizinan. Di sisi lain, operasional dapur kerap terkesan dipaksakan,” ujar Zuarno.

Ia mengungkapkan, dampak dari ketidaklengkapan izin dan operasional yang terburu-buru telah memunculkan sejumlah masalah, termasuk dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan anak sekolah di beberapa tempat. Hal ini tentu menimbulkan keresahan di kalangan orang tua dan wali murid.

Zuarno juga menyoroti kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan pengusaha dalam pembangunan dapur MBG yang seringkali ditutup-tutupi. Menurutnya, praktik semacam ini lambat laun akan terbongkar dan berpotensi merusak tujuan program.

Sebagai bentuk dukungan sekaligus pengawasan, KNPI Lombok Timur mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bersikap tegas dan tidak bermain mata dalam menghentikan operasional dapur MBG yang belum memenuhi syarat sertifikasi. Adapun sertifikasi yang wajib dimiliki meliputi:

1. Sertifikat Layak Sehat: sebagai jaminan bahwa dapur memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

2. Sertifikat Halal: memastikan makanan yang disajikan sesuai dengan ketentuan agama, seperti bebas dari unsur minyak babi atau bangkai. Zuarno mengingatkan, saat ini belum semua mitra memiliki sertifikat halal.

3. Sertifikat Penyimpanan Makanan: menunjukkan fasilitas penyimpanan makanan yang aman dan sesuai standar.

4. Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan: menjamin staf dapur telah terlatih dalam penanganan makanan yang aman, mengingat sebagian besar belum memiliki pelatihan higienitas.

5. Sertifikat Manajemen Keselamatan Pangan (ISO 22000 atau HACCP): menunjukkan adanya sistem manajemen keselamatan makanan yang efektif.

“Sertifikasi-sertifikasi ini penting untuk memastikan dapur MBG beroperasi dengan aman, sehat, dan sesuai standar,” tegas Zuarno.

Di akhir pernyataannya, Zuarno Saputra mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program MBG. Tujuannya agar program ini selaras dengan nawacita Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045 melalui pemenuhan gizi anak bangsa.

“Jangan sampai ada praktik pemalsuan izin di semua dapur MBG. Ini sangat riskan dan merugikan penerima manfaat, serta dapat mengakibatkan keracunan pada siswa akibat kelalaian SPPI dan pemilik dapur yang memperkerjakan karyawan tidak pada bidangnya,” pungkasnya tegas. (SN/02)