SUARANUSRA.COM – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, melayangkan kritik keras terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kabupaten Lombok Timur. 

Kritik tersebut disampaikan secara langsung dalam acara Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Lombok Timur. Kamis (06/10/2025)

Bupati yang akrab disapa H. Iron itu menegaskan bahwa semua program yang direncanakan di Lombok Timur harus berorientasi pada peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam paparannya, Bupati mengungkapkan kekecewaannya atas laporan yang masih diterima mengenai sikap sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas dan rumah sakit.

“Saya masih mendengar bahwa ada tenaga kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit di Lombok Timur yang masih ketus-ketus melayani masyarakat dan tidak ramah kepada masyarakat,”ucap Haerul Warisin tegas.

“Ini harus segera dievaluasi terutama kepada kepala puskesmas seluruhnya,kepada Direktur Rumah Sakit Seluruhnya. Pegawai kesehatan yang seharusnya melayani masyarakat harus menunjukkan sifat dan etika yang baik terhadap masyarakat kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati mempertanyakan proses pengangkatan tenaga kesehatan yang menjadi ASN dan P3K. Ia meminta agar evaluasi menyeluruh segera dilakukan.

“Ini tahun berapa mereka diangkat?Mereka bekerja untuk masyarakat, tolong berikan etika yang baik, berbicara yang baik dan jangan lupa tersenyum. Bantu masyarakat,” tegasnya. Pesan ini, ditegaskannya kembali, penting untuk diingat oleh seluruh Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas.

Haerul Warisin juga menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan kesehatan, seperti pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi masyarakat.

“Pemerintah rela membayar ratusan miliar.Kemudian anda sebagai aparat yang membantu pemerintah tidak ramah kepada masyarakat, memutar-mutarkan masyarakat, ini keliru dan harus diperbaiki. Apalagi di bagian perizinan, tolong di ingat itu,” ungkapnya.

Bupati dengan tegas melarang praktik yang membebani masyarakat, seperti menyuruh mereka bolak-balik tanpa kejelasan.

“Anda suruh masyarakat kita kesana kesini,itu tidak boleh. Anda yang harus antar masyarakat itu,” ucapnya.

Sebagai penutup, Haerul Warisin menekankan tiga pilar utama pelayanan kesehatan. Pertama, pelayanan harus dijadikan prioritas pokok. Kedua, kedisiplinan dalam bekerja harus ditingkatkan. Ketiga, setiap petugas harus memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam melayani masyarakat.

“Pelayanan ini harus menjadi pokok,disiplin kerjaan anda, tupoksi anda pahami, untuk pelayanan masyarakat,” pesannya. Ia mengingatkan kembali pada prinsip dasar bangsa, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah jelas itu,” tutup Bupati. (SN/02)