Prosesi jalannya pelantikan bagi pejabat eselon III dan IV lingkup Pemda Lombok Timur (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Bupati Lombok Timur Haerul Warisin meminta kepada 170 pejabat baru yang sudah dia lantik untuk lebih inovatif, komunikatif dan dan meningkatkan kordinasi dalam mengemban tugas. 

Titik tekan utama yang diamanahkan oleh Bupati Warisin kepada 170 jajaran barunya itu adalah optimalisasi dan intensifikasi atas potensi dan sumber - sumber baru pendapatan daerah di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat di tahun anggaran 2026 nanti.

"Jadi saya ingatkan kepada kalian semua untuk lebih inovatif. Bekerja efisien dan efektif serta komunikatif, sebab di tahun 2026 kita terkena efisiensi Rp 329 M, sehingga kita harus bekerja keras lagi dalam mencari dan meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya saat sambutan pelantikan. Jumat (17/10/2025)

Selain kerja keras untuk menggenjot PAD, Bupati Warisin juga menegaskan jajarannya untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya seremonial dan agenda-agenda kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah yang kiranya tidak terlalu penting.

"Jangan ada lagi Kunker yang tidak penting. Kunker tentu boleh, tapi menyangkut penjemputan program yang hasilnya jelas untuk daerah. Kalau sekedar hadiri undangan kementrian yang tidak ada kaitannya dengan program, jangan ya. Kita harus efisien dalam tata kelola keuangan daerah," paparnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hasni menyampaikan pemotongan transfer ke daerah (TKD) berlaku untuk semua Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk Lombok Timur sendiri mendapatkan pemotongan sebesar Rp 329 di tahun anggaran 2026.

"Rp 329 M itu, ada di dana DAU, DBHCHT, Dana Desa (DD) dan DAK fisik. Seperti di DAK fisik yang sebelumnya kita dapat Rp 129 miliar, kini disesuaikan menjadi Rp 119 M," katanya.

Kendati ada pemotongan, namun banyak program pemerintah pusat yang turun ke daerah. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Program ini dinilai membuat perputaran uang di daerah akan semakin besar, karena sasaran program ini cukup besar, sehingga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Meski dari sisi infrastruktur di daerah akan berkurang dengan adanya penyesuaian tersebut, sebab dana DAK fisik mengalami pengurangan. Namun dari sisi ekonomi akan mengalami peningkatan .

"Kita berharap dana yang dikelola pemerintah pusat untuk infrastruktur, baik infrastruktur jalan, irigasi kemudian pembangunan sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, yang kita dapatkan lebih besar dibandingkan dana DAK yang terpotong," imbuhnya.

Selain itu, program pemerintah pusat yang akan didapatkan Lotim ialah program sekolah Garuda dan sekolah Rakyat. Program ini akan menambah pembangunan di Lotim. Sehingga jika dilihat dari sisi dana yang bergulir, akan meningkat meskipun ada  transfer berkurang. 

Sementara dari sisi bantuan, pemerintah Pusat juga terus mengucurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Seperti bantuan PKH, pemberian beras untuk masyarakat kurang mampu dan bantuan-bantuan lainnya. 

"Jadi banyak program pemerintah pusat yang akan di gelontorkan ke daerah, meskipun dari sisi TKD berkurang," jelasnya.

Selain itu, untuk menyiasati pengurangan transfer ini, ia meminta masing-masing OPD untuk mencermati kementerian masing-masing. Misalnya dari sisi pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan pembangunan sekolah.

Kadis PUPR harus turun menjemput dana yang akan diturunkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur oleh Kementerian. Terlebih saat ini perbaikan sekolah rusak akan ditangani oleh pemerintah pusat.

"Begitu juga disektor perkebunan, perikanan dan dinas yang lain. Kita harus aktif untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan menyiapkan data yang valid, mengenai kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Bahkan kata dia, tahun 2025 ini Pemkab Lotim juga akan mendapatkan pembangunan dua pasar tradisional di Lotim, yakni pasar Suela dan Pasar Montong Beter. Di mana saat ini dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED), termasuk kegiatan di bidang pertanian.

"Pemotongan ini tentu negara juga sudah mempertimbangkannya, karena adanya program-program prioritas pemerintah pusat yang lain. Mudah-mudahan keuangan negara akan jauh lebih meningkat sehingga pembangunan di daerah tidak stagnan, " tutupnya. (SN/01)