Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, H Hasni saat memberikan keterangan (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) mendorong seluruh sekolah swasta jenjang SD dan SMP untuk segera memperbaiki data mereka dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Langkah ini dinilai krusial agar sekolah-sekolah swasta dapat menerima perhatian dan alokasi bantuan yang maksimal dari pemerintah.

Plt. Kepala Dikbud Lotim, Hasni, dalam keterangannya pada Rabu (22/10), mengungkapkan tingginya minat masyarakat dalam mengelola pendidikan di daerahnya, yang tercermin dari lebih dari 1.400 lembaga pendidikan swasta dari TK hingga SMP.

“Jumlah guru swasta di Lotim sendiri mencapai lebih dari 9.900 orang. Untuk memastikan kesejahteraan mereka dan peningkatan sarana prasarana pendidikan mendapat perhatian pemerintah, data Dapodik yang akurat menjadi syarat mutlak,” terang Hasni.

Meski terdapat perbedaan dalam proses pengangkatan guru swasta melalui yayasan dan negeri oleh negara, Hasni menegaskan bahwa dari sisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), semua sekolah mendapat perhatian yang sama.

Dijelaskannya, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan guru swasta melalui program sertifikasi dengan tunjangan sebesar Rp 2 juta per bulan. Bagi guru yang belum tersertifikasi, pemerintah memberikan honor sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Namun, dari total guru swasta di Lotim, lebih dari 5.000 orang di antaranya belum mendapatkan sertifikasi. “Dari jumlah itu, sekitar 4.000 orang sedang dalam proses verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses input data,” ucap Hasni.

Hasni juga menekankan pentingnya Dapodik yang valid dalam mendukung program revitalisasi sarana pendidikan. Dengan telah ditariknya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemerintah pusat akan menggantinya dengan program revitalisasi yang dilaksanakan secara swakelola.

“Program revitalisasi ini dinilai memberikan dampak lebih besar dan direncanakan berlangsung hingga tiga tahun ke depan. Karena itu, Dapodik yang bagus sangat dibutuhkan. Jadi, Dapodik bukan hanya persoalan kesejahteraan guru, tapi juga untuk perbaikan sarana prasarana seperti meja, kursi, dan lainnya,” jelasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan, Temu Ismail, yang hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian maksimal kepada semua guru, baik di sekolah swasta maupun negeri.

“Pemerintah telah memberikan tunjangan kepada guru swasta, sudah diperhatikan sama pemerintah, semua guru diperhatikan sama oleh pemerintah,” tegas Temu Ismail.

Ia menambahkan bahwa kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga terbuka secara adil. Rekrutmen PPPK sendiri ditentukan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pemerintah terus berkomitmen untuk memperhatikan seluruh guru, baik dari segi kesejahteraan maupun peningkatan kualitas. (SN/01)