Sajian makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SPPG (foto/istimewa)

SUARANUSRA.COM - Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, menyoroti adanya indikasi praktik monopoli oleh pemilik dapur dalam pengadaan bahan pokok untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Timur.

Amrul Jihadi menyatakan bahwa praktik yang terjadi ini bertolak belakang dengan semangat awal Presiden Prabowo Subianto untuk menggalakkan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

"Salah satu tujuan Program MBG ini, selain untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, adalah menghidupkan ekonomi kerakyatan, yakni nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Tapi faktanya, para pemodal dapur ini mendatangkan bahan baku dari luar dan dari supplier raksasa," tegas Amrul. Rabu (08/10/2025) .

Amrul menjelaskan bahwa praktik saat ini hanya menguntungkan segelintir pemilik dapur dan tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Praktek itu tidak bisa kita pungkiri hanya menguntungkan mereka-mereka saja. Tidak ada dampak ekonominya untuk masyarakat," ujarnya .

Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program untuk memperhatikan hal ini dan tidak membiarkan praktik monopoli terus berlanjut.

Sebagai Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur yang membidangi ekonomi, Amrul berharap program strategis nasional ini benar-benar berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

"Jadi tidak elok kalau perputaran ekonomi itu berkutat pada pemilik dapur yang cenderung monopoli dan rakus," tegasnya.

Amrul menegaskan bahwa program MBG merupakan program yang sangat baik dan investasi jangka panjang negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 . Karena itu, program ini harus dijalankan secara ideal sesuai dengan desain dan cita-cita awalnya.

"Oleh karenanya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baik itu dari infrastruktur, standar kesehatan, hingga dari sisi ekonominya, jangan sampai tujuan ekonomi kerakyatan itu punah dan tidak terealisasi," pungkasnya. (SN/01).