Rapat perdana yang dilaksanakan oleh jajaran pengurus baru  PWI NTB guna membahas beberapa hal penting yang menyangkut keberlangsungan organisasi kedepan (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025-2030 resmi memulai masa jabatannya dengan menggelar rapat perdana sekaligus silaturahmi. 


Pertemuan yang berlangsung di Tuwa Kawa Coffee, Mataram, pada Selasa (05/08/2025) sore ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah awal kepemimpinan.


Ketua PWI NTB terpilih, Ahmad Ikliludin, dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat kekeluargaan sebagai fondasi organisasi. Ia menyatakan harapannya agar pertemuan ini menjadi awal yang baik bagi kebersamaan yang berkelanjutan.


"PWI ini harus menjadi rumah yang aman, nyaman, dan tempat bernaung paling teduh bagi insan pers di NTB," tegas Ikliludin, menegaskan komitmennya untuk menjadikan PWI sebagai wadah yang mendukung anggotanya.


Di sisi administratif, Sekretaris PWI NTB, Fahrul Mustofa, menyampaikan rencana percepatan kelengkapan organisasi. "Kelengkapan berkas akan diusahakan dua hari ke depan sehingga segera bisa dikirim ke pusat. Begitu juga dengan sekretariat akan segera terwujud. Insya Allah pekan depan akan ada kabar baik," jelas Fahrul, menandai prioritas pengurus baru untuk memperkuat basis organisasi.


M. Sukri Aruman, yang menjabat sebagai Seksi Wartawan Pendidikan dan Budaya, mengingatkan pentingnya penyelesaian kendala administratif terkait status kartu anggota. Ia mengimbau anggota dan pengurus yang masih memiliki kartu biru muda untuk segera meningkatkan statusnya ke kartu biasa. 


"Dengan melimpahnya sumber daya manusia yang dimiliki, PWI NTB memiliki modal besar untuk berkembang. Namun, potensi ini perlu dimaksimalkan," harap Sukri.


Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI NTB, H. Abdus Syukur, untuk memaparkan peran strategis lembaganya. Ia merinci lima tugas pokok DKD periode ini.



Pertema, Menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), kedua memberikan pertimbangan etik kepada pengurus dan anggota PWI, ketiga menyelesaikan sengketa atau konflik internal yang melibatkan anggota PWI, keempat menjaga integritas dan nama baik organisasi dan kelima melakukan pembinaan etik kepada seluruh anggota PWI.


H. Syukur menegaskan komitmen DKD untuk aktif mendorong penguatan profesionalisme wartawan, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang kompleks. DKD juga membuka ruang konsultasi etik bagi anggota yang membutuhkan pendampingan atau klarifikasi terkait persoalan jurnalistik.


"Dengan fungsi dan peran strategis ini, DKD berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga kehormatan profesi wartawan serta memastikan PWI tetap menjadi rumah besar yang kredibel, profesional, dan bermartabat," pungkas H. Syukur, menutup paparannya.


Rapat perdana ini menandai tekad pengurus baru PWI NTB untuk membawa organisasi lebih solid, profesional, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kekeluargaan serta etika jurnalistik. (**)