Kordinator Aliansi Rakyat Lombok Timur Melawan, Yuza (foto/istimewa)

SUARANUSRA.COM - Gelombang kemarahan melanda masyarakat menyusul kenaikan pajak secara drastis yang diterapkan Pemerintah Daerah. Kenaikan hingga 1000 persen ini dikecam sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, tidak transparan, dan menyengsarakan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Protes datang dari Kordinator Aliansi Rakyat Lombok Timur Melawan, Yuza. Dia menyatakan sangat menyesalkan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin.

"Kami sangat menyesalkan kenaikan PBB  yang begitu besar hingga 1000 persen dengan alasan untuk memperbaiki sistem dan menaikkan PAD. Ini sangat mencekik rakyat," katanya. Jumat (15/08/2025)

Protes utama Aliansi Rakyat Melawan terutama pada ketiadaan sosialisasi dan lonjakan yang dianggap tidak masuk akal. 

"Ini seperti disulap sim salabim, tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat, tiba-tiba naik 1000 persen," tegasnya.

Lebih jauh, Yuza mempertanyakan logika di balik kebijakan ini. Dia menuding Pemda mengorbankan rakyat kecil demi memenuhi target pendapatan, sementara banyak sektor potensial lainnya diabaikan. 

"Padahal banyak sektor lain yang bisa membantu menaikkan PAD, seperti lahan parkir yang begitu banyak yang sampai hari ini tidak tersistem. Kenapa tidak itu yang diolah atau dibuatkan e-parkir seperti kota lainnya?" ketusnya. Bahkan dia merasa pemerintah mengambil jalan pintas yang memberatkan.

"Ini jalan pintas mereka (Pemda, red) karena tidak mampu memimpin," ucapnya.

Tak sampai di situ, Yuza malah membuat perbandingan dengan kepemimpinan sebelumnya.

"Di era pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak pernah ada Perda atau aturan yang menyengsarakan rakyat, hanya di periode ini baru ada aturan-aturan yang menyakitkan masyarakat di tengah sakitnya masyarakat hari ini," ulasnya dan menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bukti kegagalan Iron - Edwin dalam memimpin Lombok Timur.

Akibat kekecewaan yang mendalam, Yuza mengumumkan sikap tegas. "Ini bukti pemerintah gagal dan kami mosi tidak percaya kepada Bupati dan jajarannya."

"Pernyataan "mosi tidak percaya" ini menandai eskalasi protes dan menunjukkan keretakan hubungan yang serius antara masyarakat dengan pemerintah daerah," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati atau jajarannya terkait protes keras dan tuntutan mosi tidak percaya ini. (SN/02)