Rapat antara Bupati dengan para perusahaan pembeli tembakau virginia yang beroperasi di Lombok Timur untuk menyikapi harga jual tembakau yang saat ini anjlok (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Menanggapi keluhan petani tembakau akibat anjloknya harga jual, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar pertemuan darurat dengan para pengusaha pengolah tembakau. 

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, ini bertujuan mencari solusi konkret untuk melindungi kesejahteraan petani.

Bupati Haerul Warisin dalam arahannya menegaskan bahwa pertemuan ini adalah respons langsung atas keresahan yang terjadi di tengah masyarakat. 

"Menanam tembakau tidak segampang kita menanam porang dan lainnya, biayanya besar. Karena itu, kami harus mengatur tata niaga tembakau ini agar petani dapat dilindungi," tegasnya.

Ia menekankan pentingnya hubungan saling menguntungkan antara petani dan pengusaha. "Tanpa petani tembakau Lombok, perusahaan akan merugi. Jadi mari kita saling menguntungkan agar ekosistem industri ini berjalan dengan baik," ajak Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga meminta data yang jelas mengenai jumlah perusahaan yang beroperasi.

"Saya ingin dapat informasi, berapa jumlah perusahaan tembakau yang resmi dan berapa yang tidak resmi. Mari kita cari jalan tengah untuk perizinan ini," pinta Haerul Warisin.

Dia juga menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan yang memastikan kesejahteraan petani dan kelangsungan usaha industri tembakau.

"Jadi kami selaku pemerintah meminta kontribusi dari bapak ibu sebagai pengusaha untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. Pastinya kami menginginkan yang terbaik untuk masyarakat kami, dan juga tentu yang terbaik untuk perusahaan," tutup Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Kasturi, mengungkapkan bahwa panen tembakau telah dimulai, namun harga yang berlaku masih sangat tidak menentu dan cenderung rendah.

"Secara luasan lahan memang tahun ini berkurang karena faktor iklim. Bulan ini petani sudah mulai panen, tapi yang terjadi harga belum menentu," jelas Kasturi.

Untuk mengawasi dan menertibkan para pengusaha, Pemerintah Daerah telah membentuk tim terpadu. 

"Kami sudah bentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perizinan, dan Dinas Pertanian untuk turun langsung ke semua perusahaan, baik yang berizin atau tidak," ujarnya.

Kasturi mengeluarkan peringatan keras. "Jika nanti tidak ada kontribusi bagi daerah, maka kita akan tutup. Karena dari tahun ke tahun, kontribusi yang ditargetkan pemda tidak pernah terealisasi."

Selain itu, untuk memudahkan koordinasi, Pemerintah mendorong para pengusaha untuk membentuk asosiasi. "Kami berharap nanti para pengusaha tembakau ini ada asosiasi biar koordinasi antara kita dapat lebih mudah," harap Kasturi. (SN/01)