Terlihat TGB Zainul Majdi dan Zulkieflimansyah saat bersilaturrahmi ke kediaman Anggota DPR RI, Rachmat Hidayat (foto/istimewa)

SUARANUSRA.COM – Anggota DPRD NTB Periode 2014-2024, TGH Najamudin Mustafa, menuding Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mempraktikkan politik belah bambu dan adu domba yang dinilainya dapat memicu perpecahan dan meninggalkan luka di tubuh politik daerah.

Tudingan itu dilontarkan menyusul beredarnya kabar pertemuan rahasia Gubernur Iqbal dengan sejumlah Ketua Fraksi DPRD NTB di salah satu hotel di Mataram pada 19 Agustus 2025, yang diduga membahas kasus "dana siluman" yang sedang diusut Kejaksaan Tinggi NTB.

“Politik belah bambu itu tidak pernah elok. Itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan itu, ia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” tegas TGH Najamudin di Mataram. Jumat (22/08/2025).

Ulama kharismatik asal Lombok Timur ini menyoroti etika politik dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa ketua fraksi adalah kepanjangan tangan partai politik. 

Oleh karena itu, semestinya Gubernur menghormati jalur kelembagaan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dan memberi tahu pimpinan partai sebelum bertemu dengan anggotanya di DPRD.

“Nyatanya, Gubernur Iqbal mengabaikan hal tersebut. Ketua fraksi dikumpulkan diam-diam. Tidak berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Sehingga sulit untuk tidak menilai langkah Gubernur Iqbal tersebut sebagai bentuk melewati otoritas partai,” ujarnya.

Najamudin, yang pernah menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB, menegaskan bahwa hubungan kepala daerah dengan partai politik adalah hubungan formal yang diatur oleh struktur bernegara, bukan sekadar relasi personal. 

Menjaga etika komunikasi, menurutnya, sangat penting untuk menghindari kesan upaya memecah belah internal partai.

Akibat dari pertemuan rahasia itu, kata Najamudin, telah memakan korban. Sejumlah partai politik disebutkan bereaksi keras dan meminta pertanggungjawaban anggotanya yang terlibat.

Ia menyebut contoh nyata, dimana PDI Perjuangan telah mencopot Raden Nuna Abriadi dari posisi Ketua Fraksi imbas dari kebocoran pertemuan tersebut.

“Gubernur ini sengaja. Dia mau menciptakan politik pecah belah,” tandasnya.

TGH Najamudin lalu memberikan perbandingan tajam antara pemimpin sejati (leader) dan yang ia sebut sebagai "dealer". Seorang pemimpin, hakikatnya harus mengayomi semua golongan, bukan mengangkat satu pihak dan menginjak pihak lain.

“Leader itu mengayomi. Dealer itu tukar tambah. Tambal sulam. Sesuai kepentingan sendiri,” tegasnya.

Ia mencontohkan etika politik yang ditunjukkan oleh mantan Gubernur NTB, TGB HM Zainul Majdi dan H Zulkieflimansyah, yang kerap melakukan sowan atau mengunjungi kediaman pimpinan partai untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi politik yang sehat.

“Sowan Gubernur ke ketua partai, meski sebatas silaturahmi, tidak akan mengurangi wibawa. Sebaliknya sedang meninggikan martabat. Buahnya pasti kebaikan,” ujar Najamudin.

Najamudin menyampaikan kekhawatirannya terhadap masa depan politik dan anggaran NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal. Ia menyindir bahwa anggaran yang disusun pemerintahan sebelumnya "dihancurkan sedemikian rupa", dan ia tidak dapat membayangkan seperti apa anggaran yang nantinya akan disusun oleh Gubernur Iqbal sendiri.

“Mungkin baru pertama terjadi di Indonesia, seorang Gubernur yang baru menjabat belum lama, tapi malah sudah membuat gaduh,” tutupnya skeptis.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengenai berbagai tuduhan dan kritik yang dilayangkan oleh TGH Najamudin tersebut. (**)