Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat dalam merealisasikan program prioritas nasional. Hal ini terlihat dari digelarnya Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB. Rabu (20/08/2025)

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dihadiri perwakilan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan dari seluruh kabupaten dan kota di NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan bahwa Koperasi Desa (KOPDES) merupakan salah satu dari tiga program utama yang menjadi fokus pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Dua program lainnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.

“Ketiga program ini bukan program terpisah, melainkan satu paket kesatuan yang bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa,” ujar Gubernur.

Ia menekankan bahwa KOPDES memiliki peran krusial dalam menciptakan kemandirian ekonomi di level desa. 

Selama ini, desa seringkali hanya menjadi konsumen produk perkotaan, sehingga uang desa kembali mengalir ke kota dan tidak berputar di wilayahnya sendiri.

“Dengan adanya KOPDES, kita memutus rantai pasok yang panjang. Koperasi ini akan menjadi wadah untuk menampung dan memenuhi kebutuhan produk-produk desa itu sendiri. Jika ada kebutuhan dari luar, rantai pasoknya dipersingkat, dari produsen langsung ke KOPDES, tanpa melalui distributor atau agen,” jelasnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, juga memberikan dukungan penuh. Sejumlah BUMN besar seperti Bulog, BRI, Bank Mandiri, dan Pupuk Indonesia telah ditugaskan untuk menjadikan KOPDES sebagai rantai pasok utama mereka.

“Ini adalah momentum emas. Pemerintah pusat sudah menyiapkan segalanya, mulai dari dukungan finansial hingga regulasi. KOPDES Merah Putih tidak membutuhkan deposit atau syarat rumit untuk menjadi agen. Sekarang, semua kembali pada kemauan kita untuk benar-benar menggerakkan pola ini,” tegasnya.

Ia menargetkan agar 1.166 desa di NTB dapat mengaktifkan KOPDES sebelum akhir tahun 2025. Selain itu, ia juga mendorong setiap kabupaten/kota membentuk lima koperasi model yang mampu menjalankan setidaknya tiga jenis aktivitas perdagangan ekonomi, seperti penyaluran produk Bulog atau LPG Pertamina.

“Lima koperasi model ini wajib hukumnya untuk segera berjalan sebelum akhir Oktober ini. Ini akan menjadi contoh nyata dan tempat belajar bagi KOPDES lainnya, karena bangsa kita belajar dari contoh, bukan hanya dari buku,” pungkasnya. (SN/03)