Wakil Bupati Lombok Timur, H Edwin Hadiwijaya dan Kepala BPKAD Lombok Timur, H Hasni saat memberikan keterangan (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya terkait sistem input data yang dinilai masih manual di tingkat daerah.

Dalam keterangannya pada Selasa, 16 Juli 2025, Edwin mengungkapkan bahwa banyak warga yang sebenarnya sudah membayar pajak secara online, namun belum tercatat di sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) karena data belum diinput secara manual oleh petugas.

 "Yang kita temukan saat ini banyak masyarakat yang sudah bayar pajak namun ternyata di Bapenda belum tercatat karena belum diinput. Pembayarannya online, tapi penginputannya di daerah masih manual," jelasnya. Rabu (16/07/2025)

Ia juga menyoroti pola administrasi lama yang masih diterapkan, seperti penggunaan iket dan tumpukan kuitansi yang diikat dengan karet.

 Menurutnya, sistem ini rentan terhadap kehilangan data dan akan segera diubah untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi pencatatan.

 "Saat ini masyarakat membayar terus, lalu diikat dan ditumpuk pakai karet. Pola seperti ini berpotensi hilang, dan pola itu akan kita rubah nanti," tambahnya.

Meski begitu, Edwin mengapresiasi hasil sementara dari Pekan Intensifikasi PBB yang telah digelar lebih dari satu minggu terakhir. Ia menyebutkan bahwa hasil penerimaan pajak telah mencapai lebih dari Rp300 juta.

Namun, ia juga mengakui bahwa untuk mencapai target penerimaan PBB tahun ini yang dipatok sebesar Rp 50 miliar, masih menjadi tantangan tersendiri.

"Kalau kita hitung dari target Rp 50 miliar, mungkin cukup berat. Kita lihat nanti," ujarnya.

Edwin menegaskan bahwa permasalahan utama saat ini terletak pada dua hal, yaitu akurasi data dan tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.

"Permasalahan saat ini terkait data dan ketaatan masyarakat kita dalam membayar PBB," tandasnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk memperbaiki sistem pencatatan serta mengedukasi masyarakat agar lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. (SN/01)