Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, H. Hasni, S.E., M.Ak (foto/istimewa) 


SUARANUSRA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mengusulkan pola pembiayaan inovatif bernama multi years sharing untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Skema ini menyiapkan anggaran hingga Rp250 miliar dengan mekanisme pembayaran dicicil ke pihak ketiga (rekanan) selama beberapa tahun, tanpa perlu mengajukan pinjaman bank.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni, menjelaskan bahwa skema ini memungkinkan proyek segera dikerjakan. "Misalnya kita bangun jalan satu tahun, pembayarannya bisa lima tahun. Jadi Pemda tidak utang ke bank, tapi langsung ke rekanan dan dibayar bertahap," jelas Hasni saat ditemui wartawan, Selasa (03/06/2025) 

Menurut Hasni, pola ini menawarkan keuntungan ganda.Pertama masyarakat cepat menikmati hasil, pembangunan infrastruktur, terutama yang vital, dapat segera direalisasikan. Kedua keuangan daerah terkendali, tidak ada beban utang bank sekaligus menghindari pembayaran bunga. 

"Pola ini bukan utang seperti pinjaman bank karena tidak dikenai bunga," tegas Hasni. Harga proyek juga tetap mengacu pada standar harga saat ini.

Hasni menyatakan bahwa skema ini membuka peluang bagi rekanan yang memiliki kapasitas. "Siapa pihak ketiga yang berani dengan pola ini, ya dia yang dapat proyek. Bisa jadi mereka sudah punya material dan alat berat sendiri, jadi tidak terbebani biaya awal," paparnya. 

Sistem ini mirip dengan pola "up land" (dikerjakan dulu, dibayar belakangan) yang pernah diterapkan pada proyek PDAM dan berpotensi datang dari pusat sebagai hibah.

Meski mengusung sejumlah keuntungan, Hasni menekankan bahwa skema multi years sharing ini masih dalam tahap wacana.

"Ini memang kebijakan Pak Bupati. Kita support, tapi tetap harus dibahas lebih lanjut bersama DPRD Lombok Timur," ujarnya.

 Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nantinya akan menentukan kelanjutan dan implementasi kebijakan ini.

Hasni juga menyoroti relevansi percepatan pembangunan infrastruktur ini dengan agenda strategis pemerintah pusat, khususnya ketahanan pangan. 

"Penduduk Lotim mayoritas bergerak di sektor pertanian. Jadi pembangunan infrastruktur seperti jalan produksi dan irigasi memang sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan," pungkasnya. 

Skema multi years sharing diharapkan dapat mendongkrak pembangunan infrastruktur pendukung pertanian secara lebih cepat dan efisien.

Jika disetujui DPRD, skema Rp250 miliar ini berpotensi menjadi terobosan pembiayaan pembangunan di Lotim, mengedepankan percepatan tanpa membebani APBD dengan utang bank. (SN/01)