Kepala Dinas Pariwisata  (Dispar) Lombok Timur, Widayat dan Staf Khusus (Stafsus) Bupati Lombok Timur Bidang Pariwisata, Ahmad Roji saat memberikan keterangan (foto/istimewa) 

SUARANUSRA.COM - Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Timur, Widayat menyayangkan pernyataan Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata NTB, Mawardi yang menyebut jika Bupati Lombok Timur dan jajarannya tidak mengutamakan dialog dalam menyikapi persoalan konflik pelaku wisata Lombok Tengah dan Lombok Timur di perairan Ekas.

"Jadi kami sayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Mawardi. Kami sejak awal sudah membangun dialog dan komunikasi intensif dalam menyikapi masalah ini dengan semua stakeholder pariwisata di Lombok Tengah," katanya. Rabu (18/06/2025). 

Masih lanjut Widayat, pihaknya bahkan menggandeng Sat Pol Airud Polres Lombok Timur dalam pertemuan yang sudah diagendakan itu. Agar ada standar baku yang harus disepakati dari aspek keamanan ekosistem pariwisata di kawasan Ekas. 

"Jadi dialog itu sejak awal kami lakukan dengan Dispar Lombok Tengah. Jadi Pak Mawardi selaku Kabid Kelembagaan Dispar NTB kami minta tidak memperkeruh keadaan, beliau mestinya mendalami persoalan secara komprehensif baru berkomentar di media," ujarnya. 

Lanjut dia, kalau berbicara tentang konteks Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin yang mengusir kapten kapal (boatman, red) asal Lombok Tengah di perairan Teluk Ekas (17/06) kemarin tidak bisa dibaca secara parsial. 

Sebab, hal itu terjadi secara spontanitas, setelah sebelumnya para pelaku usaha Lombok Timur di kawasan Ekas menyampaikan keluhan yang kerab dialaminya secara langsung kepada Bupati Warisin. 

"Pada kesempatan itu, Pak Bupati menangkap langsung aspirasi masyarakat (pelaku wisata) kalau mereka seolah tidak diberi ruang oleh saudara kita dari Lombok Tengah saat ombak datang. Karena mereka hanya membawa wisatawan untuk berselancar, lalu setelah itu mereka langsung balik ke wilayah Lombok Tengah, tanpa mengunjungi Ekas," ujarnya. 

Tak hanya sampai di situ, berdasarkan pengakuan pelaku wisata, tak jarang terjadi adu mulut bahkan fisik saat masing-masing mereka membawa wisatawan di lokasi berselancar. 

"Itu yang membuat Pak Bupati agak merasa sedih sebenarnya, kok bisa itu terjadi. Makanya beliau langsung ingin mengunjungi lokasi itu, dan secara kebetulan ada boatman dari Lombok Tengah, dan terjadilah peristiwa itu," ungkapnya. 

Pada prinsipnya tegas dia, Bupati Warisin ingin mencari jalan terbaik (wim-win solution) bagi para pelaku wisata Ekas ataupun yang dari Lombok Tengah. 

Tegas dia, solusi terbaik harus dilahirkan, agar ekosistem pariwisata di kawasan Ekas inklusif (ramah dan terbuka) untuk semua, sehingga terjadi nilai tambah dan aktivitas pariwisata menjadi magnet pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. 

"Pak Bupati sejatinya sudah merumuskan beberapa skema agar kawasan itu ramah, terbuka dan bermanfaat untuk semua. Prinsipnya tidak ada pengusiran, yang diinginkan Pak Bupati adalah pengaturan, agar semuanya tertib, dan wisatawan juga merasa aman dan nyaman berkunjung ke sana," paparnya. 

"Skema rumusan terbaik dari Pak Bupati itu nanti akan kita sandingkan dan rumuskan bersama dengan aspirasi stakeholder pariwisata Lombok Tengah untuk kita dapat kesepakatan dan aturan terbaik yang menguntungkan semua pihak," imbuhnya. 

Dirinya pun meminta kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTB untuk lebih presisi dan mendalami konflik pelaku usaha Lombok Timur dan Lombok Tengah secara komprehensif, agar melahirkan kebermanfaatan untuk semua. 

Apalagi kata dia, Dispar Provinsi NTB sejatinya adalah pengayom bagi semua stakeholder pariwisata di NTB secara umum. 

"Dispar Provinsi NTB itu saya ibaratkan sebagai ibu dari semua stakeholder pariwisata di NTB ini. Sebagai bagian yang diayomi kami berharap ada  arahan yang menyejukkan agar masalah ini cepat dicari solusi terbaik untuk kemajuan pariwisata NTB sendiri," harapnya. (**)