Bupati Ancam Non-jobkan Kadis PUPR Lombok Timur Jika Lelet Perbaiki Jaringan Pipa SPAM Pantai Selatan yang Banyak Bocor

SUARANUSRA.COM – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengeluarkan peringatan keras atau ultimatum kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Dewanto Hadi.

Bupati menuntut penyelesaian segera permasalahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan, paling lambat Agustus 2025.

Ultimatum tegas ini disampaikan Bupati Haerul Warisin dalam sambutannya saat membuka Rapat Laporan  Pertanggung Jawaban (RLPJ) Direksi PDAM Lombok Timur (23/06).

“Saya berikan ultimatum kepada Kadis PUPR untuk tuntaskan masalah SPAM!” tegas Bupati. Senin (23/06/2025)

Dia menegaskan anggaran ratusan miliar rupiah yang telah digelontorkan tidak boleh berakhir sia-sia karena kinerja yang tidak optimal. “Kita butuh air bersih, bukan janji manis," imbuhnya.

Bupati mengungkapkan keprihatinan mendalamnya terhadap kondisi SPAM Pantai Selatan yang dinilainya masih “carut-marut”. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut komitmen.

“Sangat memprihatinkan melihat proyek vital yang seharusnya menunjang pariwisata justru terbengkalai dengan kendala biaya besar, jaringan bocor di mana-mana, dan transmisi yang tak terpasang dengan baik. Apakah ini yang dinamakan pembangunan? Jelas tidak!” kritik Bupati Haerul Warisin secara tajam.

Kondisi SPAM yang bermasalah ini, menurut Bupati, telah berdampak langsung pada pemanfaatan yang jauh dari optimal dan menghambat potensi pengembangan pariwisata di wilayah selatan Lombok Timur.

Ia menekankan kembali batas waktu Agustus 2025 sebagai hal mutlak. “Target Agustus harus tuntas. Ingat, ini bukan hanya soal menyediakan air, tapi juga menyokong upaya Pemda untuk memajukan pariwisata di wilayah selatan,” tegasnya.

"Kalau tidak tuntas sampai Agustus, Kadis PUPR saya non-jobkan," imbuh Bupati lugas.

Bupati mengingatkan pentingnya air bersih bagi kemajuan daerah, “Jika air bersih saja tidak bisa kita pastikan, bagaimana kita bisa berbicara tentang pengembangan pariwisata kelas dunia? Jangan sampai kepentingan rakyat dan kemajuan daerah terhambat karena kinerja yang lamban," tandasnya. (SN/01)