SUARANUSRA.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs. HM. Juaini Taofik, M.AP menegaskan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar.

Menurutnya, ke depan yang lebih penting adalah memastikan peserta benar-benar aktif dan mendapatkan pelayanan.

“Mulai 2025, kita tidak bicara lagi soal terdaftar atau tidak. Fokus kita adalah apakah mereka benar-benar aktif dan tersentuh layanan,” tegas Sekda Juaini saat membuka kegiatan Bimtek, Senin (26/05/2025)

Ia mengingatkan bahwa banyak daerah hanya mengejar status UHC secara administratif tanpa memastikan efektivitas di lapangan.

“Punya kartu BPJS tapi tidak pernah digunakan, itu yang harus kita benahi. Jangan sampai hanya cantik di atas kertas,” ujarnya.

Taofik menyebut Pemkab Lotim telah mencapai UHC sejak akhir 2023. Namun ia tak ingin capaian itu berhenti di angka.

Ia menekankan pentingnya validasi data, terutama melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan data BPJS Kesehatan.

“Kita ingin data peserta benar-benar bersih. Tidak ada yang ganda, tidak aktif, apalagi sudah meninggal tapi masih tercatat,” tegasnya.

Sekda juga meminta desa-desa aktif melaporkan data kematian warganya agar pendataan peserta UHC lebih akurat.

“Kalau datanya tidak diperbarui, itu bisa menghambat pelayanan kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.

Ia mengingatkan bahwa menjaga kualitas UHC adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Kesehatan atau BPJS.

“Ini soal hak dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir, bukan hanya di atas kertas, tapi langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (SN/01)